Ahli UI di Sidang MK: Bansos Berkorelasi dengan Preferensi Pemilih, Kontribusinya 29%

Ahli UI di Sidang MK: Bansos Berkorelasi dengan Preferensi Pemilih, Kontribusinya 29%

Ahli Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Prof Hamdi Muluk menyampaikan bahwa peningkatan bantuan sosial (bansos) dapat berkorelasi dengan meningkatnya perilaku memilih, kepercayaan, dan dukungan politik dari penerima manfaat dalam konteks pemilu.

Pernyataan itu disampaikan Hamdi saat menjadi ahli yang diajukan oleh pemohon Ganjar-Mahfud dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, Selasa (2/4), di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat.

Berdasarkan meta-analisis yang dilakukannya, Hamdi menyebut bansos memiliki peranan sebesar 29% sebagai faktor yang menentukan preferensi pemilih. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya korelasi positif yang moderat antara bansos dan dukungan politik masyarakat.

“Ini berarti secara umum peningkatan bantuan sosial berkorelasi dengan peningkatan perilaku voting, kepercayaan, dan dukungan dari penerima manfaat,” kata Hamdi dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

Hamdi menjelaskan, selain bansos, sekitar 71% preferensi pemilih ditentukan oleh faktor-faktor lain. Ia menyebut di antaranya ketokohan, rasa suka, agama, faktor sosiologis, pengaruh teman, analisis terhadap kemampuan pasangan calon, kampanye, dan faktor lainnya.

Ia juga membandingkan fenomena di Indonesia dengan pemilu di Nigeria. Menurut Hamdi, penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Nigeria berkaitan dengan meningkatnya tingkat kepuasan terhadap petahana. Ia merujuk riset Change & Oigbochie (2023) yang menyebut petahana dievaluasi secara positif oleh masyarakat.

Hamdi mengatakan skema Conditional Cash Transfers di Nigeria membuat pemilih menguatkan preferensi politiknya. Dalam beberapa studi, ia menyebut petahana digambarkan melakukan kebaikan seperti “Sinterklas” sehingga mendorong pemilih untuk kembali memilihnya.

Hamdi menilai politisasi bansos menjadi problematik dalam konteks demokrasi karena bansos hanya dapat dikendalikan oleh pihak yang memiliki otoritas, yakni petahana. Ia menambahkan, meski petahana tidak maju dalam Pemilu 2024, terdapat istilah “teman saya” atau “setengah petahana” yang ia sebut merujuk pada anak presiden yang maju sebagai calon wakil presiden.

Menurut Hamdi, situasi tersebut dapat membangun opini publik bahwa “setengah petahana” mewakili petahana, sehingga mekanisme psikologis kepuasan terhadap petahana dapat dikonversikan kepada figur yang diasosiasikan dengannya.