WEF 2026 Soroti Kontras Arah Energi China dan AS di Bawah Trump

WEF 2026 Soroti Kontras Arah Energi China dan AS di Bawah Trump

DAVOS — World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, menampilkan kontras tajam arah kebijakan energi dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. China, yang saat ini menjadi penghasil emisi karbon terbesar, tampil agresif mendorong energi terbarukan dan kerja sama global di sektor hijau. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menonjolkan peran minyak dan gas serta menunjukkan sikap lebih kritis terhadap agenda transisi energi.

Di forum tersebut, Wakil Perdana Menteri China He Lifeng menyatakan kesiapan negaranya untuk bekerja sama secara internasional guna mempercepat transisi energi bersih dan memastikan akses teknologi energi terbarukan secara global. China juga disebut sebagai pemain dominan dalam rantai pasok energi bersih dunia, termasuk dalam produksi teknologi panel surya dan turbin angin, serta perdagangan global energi terbarukan.

Berbanding terbalik, Trump secara terbuka mengkritik pembangkit listrik tenaga angin yang menurutnya tidak efisien. Ia juga menonjolkan posisi AS sebagai produsen minyak dan gas, termasuk dengan membanggakan pasokan minyak yang diperoleh dari Venezuela. Di sisi kebijakan energi, AS tetap menempatkan bahan bakar fosil sebagai tulang punggung, termasuk mendorong ekspansi industri gas alam cair (LNG).

Ketika AS dinilai menjauh dari agenda nol-emisi, China memanfaatkan momentum untuk memosisikan diri sebagai pemimpin industri berkelanjutan. Beijing konsisten mempromosikan perdagangan bebas, globalisasi, dan stabilitas kebijakan sebagai fondasi kerja sama internasional.

Direktur Pusat Iklim China di think-tank Asia Society Policy Institute, Li Shou, menilai retorika iklim China mempertahankan pendekatan lama pemerintah. “Retorika iklim China mempertahankan sikap lama pemerintah, dengan pendekatan rendah hati: menghindari ‘ketokohan’ sambil memposisikan diri sebagai penyedia daya dasar (baseload) di tata kelola global,” kata Li Shou, seperti dikutip dari Politico, Sabtu (24/1/2026).

Pengaruh Trump juga disebut terasa dalam dinamika WEF tahun ini. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Davos kerap menjadi etalase komitmen negara dan korporasi terhadap keberlanjutan, porsi pembahasan perubahan iklim pada WEF 2026 dilaporkan berkurang. Sebaliknya, isu geopolitik lebih dominan, salah satunya setelah Trump kembali menguatkan wacana pembelian Greenland.

Ketergantungan Uni Eropa terhadap pasokan energi AS dinilai melemahkan posisi blok tersebut dalam merespons ambisi Washington atas wilayah otonom Denmark itu. Pemerintahan Trump dilaporkan tengah mematangkan “kerangka kerja” terkait Greenland yang disebut mencakup akses terhadap sumber daya mineral. Pernyataan ini muncul hanya beberapa jam setelah Trump sebelumnya menepis anggapan bahwa mineral tanah jarang menjadi motivasi utama akuisisi tersebut.

Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyebut telah membentuk kerangka kesepakatan masa depan terkait Greenland dan kawasan Arktik bersama Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Ia menunjuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta utusan khusus Steve Witkoff untuk memimpin proses negosiasi.

Namun, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kembali menegaskan bahwa kedaulatan Greenland tidak untuk dinegosiasikan. Saat berbicara di Davos, Trump bersikeras ketertarikannya pada pulau tersebut semata-mata berkaitan dengan isu keamanan, meski ia mengakui adanya tantangan dalam mengakses sumber daya mineral di wilayah itu.

Di sisi lain, pemerintahan Trump juga dilaporkan menyita sedikitnya tujuh kapal tanker minyak yang diduga melanggar blokade angkatan laut AS terhadap ekspor minyak Venezuela. Kapal-kapal itu disebut sebagai bagian dari “armada bayangan” yang mengangkut minyak di bawah rezim sanksi internasional.

Minyak yang disita kini berstatus aset beku. Sejumlah pakar hukum memperkirakan proses hukum untuk menentukan legalitas penyitaan dan kepemilikan aset tersebut dapat memakan waktu bertahun-tahun. “Semuanya sangat kabur, sama halnya dengan rencana administrasi (Trump),” kata Direktur Maritime Law Center di Tulane University Law School, Martin Davies.

Data pelacakan TankerTrackers.com menunjukkan kapal-kapal tanker tersebut tersebar di sejumlah perairan, termasuk Texas, lepas pantai Skotlandia, dan dekat Puerto Rico.