JAKARTA—Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) H. Arif Fahrudin, M.Ag menegaskan MUI tidak boleh mengabaikan psikologi umat Islam, termasuk dalam konteks politik. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam sarasehan bertajuk “Kode Etik Ukhuwah Islam dalam Bidang Politik” yang diselenggarakan Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI pada 30 Maret.

Arif menjelaskan, hubungan MUI dengan ukhuwah politik terbingkai dalam tiga klaster, yakni hubungan MUI dengan kontestasi kekuasaan, hubungan MUI dengan politik keumatan, serta hubungan politik MUI dengan strategi keagamaan.

Menurutnya, MUI tidak terlibat secara langsung dalam praktik perpolitikan. Namun, MUI memiliki panggilan keagamaan, panggilan keumatan, dan panggilan kebangsaan.

“Bagi saya Majelis Ulama Indonesia tidak boleh abai dengan masalah politik. Justru wajib hukumnya untuk melek politik,” ujar Arif saat menyampaikan materi tentang Peran dan Revitalisasi Ukhuwah Islamiyah dalam bidang Politik.

Lebih lanjut, Arif menguraikan bahwa MUI memiliki dua kepentingan terkait kepemimpinan yang jalannya melalui kontestasi. Pertama, menjaga keberlangsungan agama agar religiusitas tetap tegak berdiri dengan baik, difasilitasi oleh negara, dan tidak disia-siakan oleh negara. Kedua, memastikan urusan kenegaraan, kesejahteraan, dan kemakmuran tetap terjaga.

Arif menambahkan, sebagai “tenda besar” umat Islam, MUI tidak boleh terjun langsung dalam politik praktis, baik secara kelembagaan maupun pengurusnya. Meski demikian, ia menyebut MUI dapat terlibat dalam politik moral, politik keumatan, dan psikologi politik.

“Meskipun MUI tidak berpolitik praktis, tetapi MUI tidak boleh abai terhadap psikologi politik umat Islam,” katanya menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Arif juga menekankan MUI tidak boleh terkooptasi oleh satu partai politik tertentu. Ia menyebut MUI harus terbuka kepada semua aktivis politik dari partai mana pun selama mereka berkomitmen pada ukhuwah Islamiyah, insaniah, dan wathoniyah.