Sejumlah warga Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, mendatangi kantor desa setempat pada Selasa (19/5). Mereka menuntut transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diduga disalahgunakan oleh oknum perangkat desa.

Aksi tersebut didominasi warga Dusun Karangtalun. Mereka meminta kepala desa dan kepala dusun bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan dalam penyaluran bansos.

Kedatangan warga ke Balai Desa Mlilir mendapat pengawalan ketat dari anggota Polres Semarang. Warga datang dengan berjalan kaki, sepeda motor, serta satu mobil pikap yang dilengkapi pengeras suara.

Salah satu warga Karangtalun, Budiyanto (50), mengatakan aksi itu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap penyaluran bansos selama ini. Ia menyebut kartu ATM penerima bantuan diduga dikumpulkan oleh perangkat desa sehingga bantuan tidak sepenuhnya diterima warga.

Menurut Budiyanto, kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan merugikan warga miskin. Ia menyatakan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) disebut tidak memegang kartu ATM bantuan sejak 2020 hingga 2022.

Di Dusun Karangtalun, kata Budiyanto, terdapat sekitar 118 penerima bansos. Namun bantuan yang diterima warga disebut tidak menentu. “Kadang dapat Rp 200.000, kadang beberapa bulan sekali, kadang cuma satu kali. Sejauh ini baru empat warga yang berani mengaku dirugikan, tapi kartu ATM yang dikumpulkan lebih banyak lagi,” ujarnya.