Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan penataan ruang yang baik menjadi kunci untuk mengembangkan berbagai potensi besar di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menurutnya, pengelolaan tata ruang di wilayah kepulauan perlu ditopang koordinasi lintas sektor yang kuat, termasuk upaya mitigasi konflik lahan, agar pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Tentu tata ruangnya harus kita pastikan bisa terkendali, dan kita garap bersama-sama menjadi sumber [pendapatan daerah],” ujar Bima Arya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Kota Batam, Rabu (8/7/2026).
Kunjungan kerja tersebut secara khusus mengevaluasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah dalam menjalankan program prioritas nasional, terutama pada sektor pertanahan dan tata ruang.
Bima Arya menjelaskan, Kepri memiliki karakteristik unik karena sebagian besar wilayahnya berupa perairan, sementara ketersediaan lahan daratan sangat terbatas. Di sisi lain, provinsi ini menyimpan potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor manufaktur, perdagangan, kemaritiman, sumber daya alam, hingga pariwisata.
Ia menilai pekerjaan rumah terbesar pemerintah daerah saat ini adalah memastikan ruang daratan yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, Bima Arya memetakan empat tantangan krusial yang perlu segera ditangani, yakni degradasi lingkungan, kerentanan terhadap bencana alam, konflik pemanfaatan tata ruang, serta tingginya arus migrasi atau masuknya penduduk, khususnya di Kota Batam.
