Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto meninjau sejumlah layanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pontianak serta layanan di Samsat. Dalam kunjungan tersebut, Purwadi didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru.
Kehadiran Wamen PANRB bertujuan melihat langsung penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus memastikan layanan berjalan baik, efisien, dan berdampak bagi masyarakat. Usai meninjau MPP Kota Pontianak pada Kamis (17/7/2025), Purwadi menyampaikan penilaiannya terhadap layanan yang tersedia.
“Saya pikir inovasi cukup baik, tempatnya nyaman, para petugasnya melayani dengan baik, tulus, cepat merespons, dan insyaallah nanti ke depan semakin baik dan berkembang,” ujarnya.
Purwadi mengatakan, di MPP Kota Pontianak ia melihat integrasi layanan dari berbagai instansi yang dinilainya sudah berjalan baik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada aparatur sipil negara (ASN) dan petugas layanan atas dedikasi dalam memberikan pelayanan prima, serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk memperluas cakupan layanan.
“Pelayanan publik saya jamin di sini memuaskan berdasarkan wawancara saya dengan beberapa yang datang pelayanan cepat, waktunya tepat, terus pelayanannya juga puas jadi seperti yang diharapkan dari mal pelayanan publik yang lain,” katanya.
MPP Kota Pontianak yang berlokasi di Jalan Kapten Marsan No.33 diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengintegrasikan layanan berbagai pihak dalam satu pintu, termasuk instansi vertikal, BUMN, BUMD, swasta, serta instansi daerah.
Purwadi juga menilai lokasi MPP yang berada di kawasan pinggir Sungai Kapuas sebagai titik strategis. “Saya pikir di pinggir sungai Kapuas tentu sangat strategis, sehingga pelayanan publik ini bisa dinikmati sambil beristirahat dan bertugas di mal pelayanan publik,” tegasnya.
MPP Kota Pontianak diketahui diresmikan pada Desember 2024. MPP ini menghadirkan 24 gerai instansi, di antaranya perangkat daerah, BUMN, BUMD, Kepolisian, Imigrasi, BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan, serta Badan Narkotika Nasional (BNN).
