Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Selasa (14/07). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis di bidang pertanahan dan tata ruang.
Agenda ini turut dihadiri perwakilan Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan terkait pengawasan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah. Fokus pertemuan diarahkan pada pelaksanaan Program Prioritas Nasional serta berbagai program pertanahan dan tata ruang di Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam pertemuan itu, Ossy menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk mendukung penyelenggaraan dan penyelesaian persoalan pertanahan maupun tata ruang yang muncul di daerah. Ia menilai koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci bagi keberhasilan program strategis di sektor tersebut.
“Peran kepala daerah sangat krusial dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan realita di lapangan, terutama dalam menyelesaikan hambatan-hambatan tata ruang,” ujar Ossy.
Ossy juga menyoroti perlunya optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai forum koordinasi dalam pembahasan rencana tata ruang secara komprehensif di berbagai tingkatan wilayah. Menurutnya, penyusunan rencana tata ruang tidak hanya dilakukan melalui pendekatan top-down dari pemerintah pusat, tetapi juga perlu menerapkan pendekatan bottom-up dengan melibatkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Ia menambahkan, pembahasan rencana tata ruang perlu dilakukan secara aktif bersama berbagai pihak, termasuk DPRD kabupaten/kota maupun DPRD provinsi, agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya, pemerintah berharap pelaksanaan reforma agraria dan kebijakan tata ruang di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
