Wali Kota Batu Nurochman berencana menerapkan pola kontrak kinerja bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) secara lebih profesional dengan indikator kinerja utama (key performance indicator/KPI) yang jelas, terukur, dan terkuantifikasi.

Nurochman mengatakan kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap pakta kerja kepala dinas yang selama ini dinilai masih terlalu normatif dan belum mencerminkan standar profesionalisme birokrasi modern. Hal itu disampaikannya kepada wartawan di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, sejumlah target kinerja selama ini cenderung bersifat umum, tanpa ukuran capaian dan batas waktu yang jelas. Ia mencontohkan praktik di dunia usaha dan sektor swasta, di mana setiap jabatan memiliki KPI yang terukur, disertai target waktu serta evaluasi berkala.

Pola serupa, kata Nurochman, seharusnya diterapkan di lingkungan OPD Pemerintah Kota Batu mengingat besarnya peran birokrasi publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Dengan penerapan KPI yang jelas, Nurochman berharap kepala OPD dapat bekerja lebih profesional, fokus pada hasil, serta bertanggung jawab atas capaian kinerja yang telah disepakati. Ia juga menegaskan, apabila target kinerja tidak tercapai, akan ada konsekuensi sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas layanan publik di Kota Batu, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu.