Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bintan Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (31/3/2026).
Penyerahan berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Kepri, Kota Batam, bersamaan dengan penyerahan LKPD dari seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Kepri. Kegiatan tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Deby menyatakan penyerahan LKPD menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ia menegaskan laporan tersebut selanjutnya akan diperiksa dan diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Deby, Pemkab Bintan terus mendorong pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Ia juga menilai ketepatan waktu penyerahan LKPD dapat memperkuat disiplin OPD, terutama dalam percepatan penyusunan laporan keuangan.
“Ketepatan waktu penyerahan LKPD ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Deby.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri Emmy Mutiarini mengapresiasi pemerintah daerah di Kepri yang telah menyerahkan LKPD tepat waktu, yakni paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ia menjelaskan, LKPD Unaudited merupakan tahap awal dalam proses pemeriksaan keuangan daerah sebelum BPK melakukan audit secara rinci sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.
Penyerahan LKPD Unaudited merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 56, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika, Kepala BKAD Bintan Hatriah, Kepala Bapenda Bintan Setiyoso, Inspektur Kabupaten Bintan Irma Annisa, serta jajaran terkait lainnya.
