Pemerintah Vietnam menyiapkan pembentukan Pusat Transaksi Hak Penggunaan Lahan dan Properti yang dikelola negara sebagai upaya meningkatkan transparansi pasar real estat. Langkah ini muncul di tengah sorotan terhadap berbagai persoalan yang selama bertahun-tahun membayangi sektor properti, seperti minimnya keterbukaan transaksi, informasi yang terfragmentasi, serta distribusi informasi yang tidak merata di antara pelaku pasar.
Dalam kondisi tersebut, pasar dinilai rentan terhadap spekulasi, manipulasi harga, dan praktik pengambilan keuntungan yang tidak wajar. Dampaknya, perkembangan pasar dapat menyimpang dan menimbulkan risiko bukan hanya bagi warga dan investor, tetapi juga bagi stabilitas sistem keuangan.
Menurut informasi yang disampaikan, Perdana Menteri baru-baru ini mengarahkan pengoperasian uji coba mendesak platform pertukaran mata uang kripto, dan secara bersamaan mendorong pendirian pusat transaksi hak penggunaan lahan dan properti dengan target implementasi pada Februari 2026. Kebijakan ini dipandang sebagai sinyal kuat tekad pemerintah untuk merestrukturisasi pasar dan menutup celah-celah dalam transaksi properti.
Lembaga Penelitian Penilaian Pasar Properti Vietnam (VARS IRE) menilai kebijakan tersebut tepat dan berpotensi membawa dampak positif. VARS IRE menyebut, keberadaan pusat transaksi yang dikelola negara dapat mentransparansikan seluruh proses transaksi melalui standardisasi dan publikasi informasi terkait properti, mencakup aspek legal, harga, status hipotek, hingga pembatasan transaksi. Dengan cara itu, risiko penipuan diharapkan dapat ditekan sekaligus memperkuat perlindungan hak sah warga dan pelaku usaha.
Pusat transaksi juga diproyeksikan menjadi simpul utama data pasar. Dengan data yang terpusat, lembaga pengatur dapat memantau penawaran-permintaan dan pergerakan harga secara lebih ketat, serta lebih cepat mendeteksi indikasi abnormal seperti spekulasi dan manipulasi pasar untuk menentukan langkah pengaturan yang diperlukan.
Digitalisasi proses transaksi menjadi salah satu sorotan utama. Melalui platform daring, warga dan bisnis diharapkan dapat melakukan pendaftaran, notarisasi, pelaporan pajak, hingga pengalihan kepemilikan. Skema ini dinilai dapat menghemat waktu dan biaya serta mengurangi beban sistem administrasi.
Di sisi lain, rencana tersebut juga dikaitkan dengan percepatan transformasi digital sektor real estat. Integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan identitas digital disebut berpotensi meningkatkan kemampuan pengelolaan data serta memperkuat transparansi, keamanan, dan ketertelusuran sepanjang siklus hidup properti, sejalan dengan arah pengembangan pemerintahan digital dan ekonomi digital.
VARS IRE menilai transparansi informasi akan membantu investor, lembaga kredit, dan masyarakat mengambil keputusan lebih akurat. Dalam jangka panjang, hal itu diperkirakan dapat meningkatkan kepercayaan pasar serta menarik investasi domestik maupun asing. Selain itu, industri perantara properti disebut perlu direstrukturisasi menuju profesionalisasi, dengan standar kompetensi, etika, dan tanggung jawab yang lebih tinggi untuk mendorong ekosistem perantara yang lebih sehat.
Terkait pelaksanaan, VARS IRE menilai peluncuran nasional sejak awal berisiko menghadirkan banyak tantangan. Karena itu, pendekatan yang dinilai lebih tepat adalah melakukan uji coba terlebih dahulu di lokasi yang menguntungkan seperti Hanoi dan Kota Ho Chi Minh, kemudian mengevaluasi dan menyempurnakan model sebelum memperluasnya secara bertahap.
Pengalaman sejumlah negara—antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok—disebut menunjukkan bahwa transaksi properti dapat berjalan dalam ekosistem manajemen yang terpusat dan transparan, dengan data terpadu dan proses yang terdigitalisasi. Dalam contoh yang dikemukakan, model pusat transaksi properti terpusat di Tiongkok memungkinkan penyelesaian proses pengalihan properti, mulai dari pengajuan dokumen dan verifikasi hukum hingga deklarasi pajak dan penerbitan sertifikat, dalam waktu kurang dari dua jam.
Dalam model tersebut, pusat transaksi berperan sebagai inti pasar yang terhubung langsung ke basis data real estat nasional terpadu, sementara bursa swasta dan perusahaan pialang berfungsi sebagai satelit. Kombinasi ini disebut membentuk keseimbangan antara manajemen negara dan operasi pasar untuk menjaga unsur keamanan, efisiensi, dan kualitas.
Namun, VARS IRE menekankan adanya prasyarat penting: basis data real estat harus memenuhi kriteria akurat, lengkap, bersih, dan fungsional. Data untuk setiap properti tidak hanya memuat deskripsi dasar, tetapi juga riwayat hukum, status sengketa, hipotek, pembatasan transaksi, hingga catatan transaksi sepanjang siklus hidup properti. Karena itu, penyusunan basis data komprehensif dinilai sebagai proses kompleks yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Meski demikian, VARS IRE menilai target tersebut dapat dicapai dalam jangka menengah hingga panjang apabila ada implementasi tegas dan terkoordinasi dari pusat hingga daerah, serta kerja sama erat antarinstansi, termasuk otoritas pajak, bank, sistem notaris, dan organisasi terkait.
Dalam konteks percepatan transformasi digital nasional Vietnam, reformasi prosedur administrasi, dan peningkatan sistem data pertanahan, pembangunan serta uji coba Pusat Transaksi Hak Penggunaan Lahan dan Properti yang dikelola negara disebut bukan hanya kebutuhan mendesak, tetapi juga memiliki signifikansi strategis jangka panjang. Pemerintah diharapkan dapat membangun ekosistem transaksi properti yang lebih modern, transparan, dan efisien, sekaligus menyediakan instrumen pengelolaan yang lebih kuat bagi negara.
