Kamar Dagang dan Industri Vietnam (VCCI) pada 15 Juli mengarahkan Majalah Forum Bisnis untuk menyelenggarakan seminar bertajuk “Kebijakan untuk Industri Pemasaran Bertingkat – Isu dalam Praktik dan Solusi untuk Promosi”. Kegiatan ini digelar untuk membuka ruang dialog antara lembaga pengatur, para pakar, dan komunitas bisnis terkait pengelolaan pemasaran berjenjang (multi-level marketing/MLM).
Dalam sambutan pembukaan, Wakil Presiden VCCI Bui Trung Nghia mengatakan bahwa setelah lebih dari dua dekade berkembang, aktivitas pemasaran berjenjang di Vietnam secara bertahap telah masuk ke dalam kerangka hukum. Menurutnya, hal tersebut berkontribusi pada terciptanya lingkungan bisnis yang lebih transparan dan sehat.
Bui Trung Nghia menyampaikan bahwa pemerintah pada 7 April 2026 menerbitkan Keputusan Nomor 137/2026/ND-CP tentang pengelolaan kegiatan usaha pemasaran berjenjang untuk menggantikan ketentuan sebelumnya. Ia menuturkan, sejumlah ahli menilai dokumen ini penting karena memperjelas kebijakan desentralisasi dan pendelegasian kewenangan kepada daerah, sekaligus mengurangi prosedur administratif, menyederhanakan syarat investasi dan bisnis, serta memperkuat perlindungan hak dan kepentingan sah para pelaku pemasaran berjenjang.
Selain regulasi sektor, perubahan juga terjadi pada sistem hukum perpajakan. Majelis Nasional mengesahkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku mulai 1 Juli 2025 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pribadi yang berlaku mulai 1 Juli 2026. Kedua undang-undang beserta aturan pelaksanaannya disebut membentuk kerangka hukum baru bagi kegiatan produksi dan bisnis.
Namun, Bui Trung Nghia menilai penerapan aturan baru tersebut masih menemui banyak kendala karena karakter bisnis pemasaran berjenjang yang melibatkan ratusan ribu distributor dan pihak terkait. Ia mengatakan pelaku usaha melaporkan kesulitan implementasi karena sejumlah ketentuan mengenai model operasional, syarat bisnis, serta kebijakan PPN dan pajak penghasilan pribadi yang baru belum dijabarkan secara penuh dan spesifik, sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses penerapan.
Dalam seminar yang sama, Kepala Hubungan Eksternal dan Komunikasi Asosiasi Pemasaran Bertingkat Vietnam (MLMA) Nguyen Phuong Son menyebut industri pemasaran berjenjang Vietnam melewati 2025 dengan pertumbuhan dan kontribusi anggaran yang menonjol, tetapi menghadapi hambatan hukum yang signifikan terkait kebijakan pajak baru.
Berdasarkan statistik yang disampaikan, hingga akhir 2025 industri mencatat 652.184 peserta. Aktivitas tersebut menghasilkan pendapatan 15.096 miliar VND, dengan total pembayaran komisi mencapai 5.056 miliar VND, serta kontribusi kepada anggaran negara sebesar 2.306 miliar VND. Namun, dari total peserta tersebut, 209.520 orang tidak memperoleh komisi. Sementara itu, pendapatan rata-rata distributor yang menerima komisi disebut sebesar 11,42 juta VND per tahun.
Kepala Departemen Hukum MLMA Ta Dieu Thuong menilai peraturan pajak yang baru diberlakukan memunculkan empat hambatan utama yang menimbulkan kebingungan dan menambah beban administratif. Salah satu persoalan yang disorot adalah perbedaan terminologi: undang-undang khusus menyebut “peserta pemasaran berjenjang”, sedangkan peraturan perpajakan masih menggunakan istilah “agen”. Ia juga menyoroti bahwa aturan terbaru dinilai membiarkan isu PPN untuk aktivitas ini tetap terbuka, alih-alih meneruskan mekanisme pembebasan pajak seperti yang sebelumnya diterapkan pada agen asuransi atau lotere.
Ta Dieu Thuong menyebut konsekuensi langsungnya adalah risiko pajak ganda atas aliran pendapatan yang sama. Menurutnya, perusahaan telah membayar PPN pada saat penjualan ke pasar, sehingga apabila pajak kembali dikenakan pada komisi yang dipotong dari pendapatan yang sama, beban pajak ganda akan memberatkan baik perusahaan maupun para pelakunya.
Isu lain yang disampaikan berkaitan dengan administrasi dan pendaftaran. Ketentuan saat ini mewajibkan seluruh distributor, terlepas dari besaran pendapatan, untuk mendaftar pajak usaha dan mendirikan usaha rumah tangga. Ta Dieu Thuong menilai hal ini berpotensi memicu lonjakan ratusan ribu nomor identifikasi pajak atau pendaftaran usaha rumah tangga, termasuk dari kelompok lebih dari dua ratus ribu orang yang telah menandatangani kontrak tetapi tidak pernah menerima komisi. Ia mengatakan kondisi tersebut dapat membebani sistem administrasi pajak di tingkat lokal dan menguras sumber daya administrasi secara tidak perlu.
Selain itu, MLMA menilai implementasi mekanisme pemotongan pajak yang dikaitkan dengan ambang batas pembebasan pajak tahunan sebesar satu miliar VND masih menghadapi kendala. Ta Dieu Thuong menyebut pedoman yang ada belum menjelaskan apakah pajak dipotong sejak komisi pertama diperoleh atau baru ketika pendapatan melampaui ambang batas. Jika pemotongan dilakukan sejak awal, ia memperkirakan ratusan ribu penerima berpenghasilan rendah—di bawah 12 juta VND per tahun—akan mengalami pemotongan yang dinilai tidak adil, dan pada akhirnya memicu gelombang permohonan pengembalian pajak yang berpotensi membebani sistem pemrosesan otoritas pajak pada akhir tahun.
Menghadapi persoalan tersebut, MLMA menyampaikan usulan solusi yang disebut komprehensif dan praktis. Dari sisi administrasi, MLMA mendorong agar lembaga pengatur lebih fleksibel dengan mengizinkan distributor beroperasi sebagai usaha perorangan. Mereka dinilai cukup mendaftar kode pajak usaha pribadi sesuai ketentuan umum tanpa harus melalui prosedur pendirian usaha rumah tangga yang rumit. MLMA juga mengusulkan agar penerapan kewajiban pendaftaran atau deklarasi pajak dilakukan bertahap, yakni dimulai ketika peserta telah menghasilkan pendapatan yang melebihi ambang batas pajak, bukan sejak kontrak ekonomi ditandatangani.
