VBSP Perluas Kredit Kebijakan di Son La, Dukung Pengentasan Kemiskinan dan Jaminan Sosial

VBSP Perluas Kredit Kebijakan di Son La, Dukung Pengentasan Kemiskinan dan Jaminan Sosial

Bank Vietnam untuk Kebijakan Sosial (Vietnam Bank for Social Policies/VBSP) menjalankan program kredit kebijakan untuk mendukung rumah tangga miskin, hampir miskin, rumah tangga yang baru keluar dari kemiskinan, serta kelompok penerima manfaat kebijakan lainnya. Dalam pelaksanaannya, VBSP mengikuti arahan Pemerintah Pusat dan bimbingan otoritas setempat, dengan penekanan pada penyaluran yang transparan, tepat sasaran, dan sesuai tujuan.

Modal kredit kebijakan terus berkembang dari sisi skala dan cakupan. Melalui mobilisasi dana dari Pemerintah Pusat, anggaran daerah yang dipercayakan, serta dana yang dihimpun dari masyarakat, VBSP membentuk sumber daya keuangan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan sosial-ekonomi. Pinjaman preferensial ini dimanfaatkan oleh puluhan ribu rumah tangga untuk investasi di sektor pertanian, peternakan, budidaya pohon buah, pengembangan industri pedesaan, hingga usaha jasa, yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup.

Pada 2025, VBSP di Provinsi Son La menyalurkan pinjaman kepada 32.218 nasabah dengan fokus pada program-program yang dinilai kunci dan praktis. Penyaluran tersebut mencakup pinjaman bagi 4.921 rumah tangga miskin, 2.734 rumah tangga hampir miskin, dan 1.694 rumah tangga yang baru keluar dari kemiskinan. Selain itu, 7.344 rumah tangga yang bergerak di bidang produksi dan bisnis di wilayah kurang beruntung juga menerima dukungan pembiayaan.

Program air bersih dan sanitasi pedesaan dilaporkan terus berjalan dengan 8.879 penerima pinjaman. VBSP juga memberikan pinjaman pendidikan kepada 16 siswa kurang mampu, termasuk delapan siswa yang menempuh bidang STEM, sebagai bagian dari dukungan terhadap investasi sumber daya manusia.

Dana kredit kebijakan turut dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja bagi lebih dari 6.000 pekerja, serta dukungan bagi 74 pekerja untuk bekerja di luar negeri melalui kontrak sementara. Dari sisi kegiatan ekonomi, masyarakat menggunakan pinjaman preferensial untuk memperluas produksi pertanian, antara lain memelihara 53.450 kerbau dan sapi, lebih dari 4.000 babi indukan dan penggemukan, serta menginvestasikan lebih dari 5.000 juta VND untuk peternakan, unggas, dan budidaya perikanan. Pinjaman juga dimanfaatkan untuk menanam pohon buah-buahan dan merenovasi kebun terbengkalai di lebih dari 46.420 hektar, serta mengalokasikan 58.610 juta VND untuk pembelian mesin dan peralatan bagi produksi, bisnis, jasa, dan perdagangan skala kecil.

Salah satu mekanisme penyaluran VBSP adalah melalui jaringan kelompok simpan pinjam yang terkait dengan peran organisasi sosial-politik yang mendapat mandat. Pendekatan ini disebut membantu penyaluran modal lebih cepat dan mudah, sekaligus mendorong pengawasan masyarakat dan meningkatkan kesadaran agar dana digunakan sesuai tujuan. VBSP menyatakan kualitas kredit kebijakan terus membaik dan tingkat kredit bermasalah dapat dikendalikan pada level rendah, sehingga mendukung keamanan dan keberlanjutan modal negara.

Selain dampak ekonomi, kredit kebijakan dipandang berkontribusi pada pencapaian tujuan jaminan sosial. Melalui pinjaman preferensial, VBSP menilai banyak rumah tangga miskin dan rentan dapat memperbaiki kondisi hidup, mengurangi risiko kembali miskin, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara. Kebijakan ini juga diposisikan sebagai upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antardaerah, mendorong kesetaraan sosial, dan menjaga stabilitas sosial-politik di wilayah setempat.

Ke depan, VBSP menyatakan akan terus mengikuti orientasi dan strategi pembangunan sosial-ekonomi, memberikan masukan kepada komite Partai dan otoritas lokal terkait alokasi modal yang dipercayakan, serta memperkuat sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat menggunakan pinjaman secara efektif. VBSP juga menekankan pentingnya menghubungkan kredit kebijakan dengan alih pengetahuan dan teknologi serta pembangunan model produksi yang terhubung dalam rantai nilai untuk meningkatkan efisiensi investasi, mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan memperkuat jaminan sosial.