JAKARTA — Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa (19/5/2026) di Kantor DPTP PKS, Jakarta. Forum bertema “Analisis Pemetaan Sosial Politik Nasional Dan Masa Depannya” itu menghadirkan Sosiolog Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, sebagai narasumber.
FGD tersebut menjadi ruang pembacaan kondisi sosial politik nasional setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam paparannya, Ubedilah menilai terdapat kecenderungan yang perlu dicermati serius, mulai dari melemahnya kualitas demokrasi, memburuknya fungsi kontrol kekuasaan, meningkatnya konflik sosial, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap negara.
Ubedilah menyoroti melemahnya mekanisme checks and balances sebagai salah satu persoalan utama. Ia menyebut, pada sisi eksekutif muncul tanda-tanda kecenderungan otoritarianisme dan kakistokrasi. Sementara pada sisi legislatif, ia melihat fungsi pengawasan melemah serta minimnya partisipasi bermakna dalam proses perumusan undang-undang. Menurutnya, kondisi itu berpotensi memperlebar jarak antara kebijakan negara dan aspirasi publik.
Dalam pemetaan yang disampaikan, Ubedilah memaparkan sejumlah indikator yang dinilainya menunjukkan tren memburuk. Indeks demokrasi disebut turun dari 6,4 pada 2024 menjadi 6,3 pada 2025, dan pada 2026 diproyeksikan cenderung menurun. Indikator korupsi juga memburuk dari 37 pada 2024 menjadi 34 pada 2025. Adapun kondisi hak asasi manusia disebut melemah dari 3,1 pada 2024 menjadi 3,0 pada 2025.
Ubedilah menekankan, memburuknya demokrasi, meningkatnya korupsi, stagnasi ekonomi, dan melemahnya kepercayaan publik dapat membentuk lingkaran krisis yang saling memperkuat. Ia menilai, kemunduran demokrasi dapat membuka ruang bagi praktik korupsi, korupsi memperdalam ketidakpercayaan publik, sementara distrust terhadap negara dapat memperlambat kemajuan dan memperbesar derita rakyat.
“Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan negara melakukan evaluasi mendasar terhadap kondisi sosial politik nasional. Demokrasi, transparansi, partisipasi publik, dan keadilan sosial harus menjadi fondasi utama dalam membangun Indonesia yang lebih baik,” kata Ubedilah.
Ia juga mengajukan pertanyaan mengenai arah Indonesia ke depan. Menurutnya, terdapat dua kemungkinan perubahan. Pertama, perubahan bertahap melalui evaluasi mendasar bidang sosial politik berbasis riset, penataan ulang politik, serta evaluasi desain sosial-budaya nasional. Kedua, perubahan radikal apabila negara gagal melakukan koreksi, sehingga berujung pada kemunduran, desakan transisi, atau perubahan besar yang dipicu oleh akumulasi ketidakpuasan publik.
Sebagai tawaran solusi, Ubedilah menekankan pentingnya meaningful public participation atau partisipasi publik yang bermakna. Ia menilai partisipasi publik tidak cukup berhenti pada prosedur formal, melainkan perlu diwujudkan melalui diskursus publik yang sehat, keterbukaan data, transparansi, akuntabilitas, serta kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
Melalui forum tersebut, MPP PKS menegaskan pentingnya evaluasi mendasar terhadap arah sosial politik nasional. Indonesia, menurut pandangan yang mengemuka dalam FGD, membutuhkan tata kelola politik yang lebih terbuka, demokratis, dan akuntabel, sekaligus mampu menjawab penderitaan rakyat serta tantangan masa depan, agar demokrasi tidak berhenti pada prosedur elektoral semata.
