Setelah satu tahun penerapan model pemerintahan tiga tingkat—pusat, provinsi, dan komune—yang disertai penyederhanaan struktur organisasi serta reformasi metode tata kelola, perubahan dinilai terjadi secara menyeluruh dari tingkat pusat hingga akar rumput. Penghapusan tingkat distrik mendorong pergeseran peran, terutama di tingkat provinsi dan komune, sekaligus memunculkan tuntutan baru terhadap kapasitas aparatur.
Dalam skema baru ini, pemerintah provinsi tidak lagi berperan terutama sebagai pengelola tidak langsung. Provinsi kini mengarah, mendukung, dan bertanggung jawab lebih langsung terhadap kegiatan di tingkat komune. Di sisi lain, komune memperoleh kewenangan, sumber daya, dan tanggung jawab yang lebih besar, termasuk mengorganisasi pelaksanaan kebijakan serta menangani sebagian besar pekerjaan yang sebelumnya ditangani tingkat distrik dan sebagian tugas provinsi.
Perubahan tersebut meningkatkan beban kerja dan menuntut standar tinggi dari staf serta pegawai negeri sipil. Namun, situasi ini juga dipandang membuka ruang bagi aparatur untuk berlatih, meningkatkan kemampuan manajemen, keterampilan organisasi, dan beradaptasi dengan persyaratan baru.
Seiring itu, dorongan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta transformasi digital disebut berkontribusi membentuk metode tata kelola yang lebih modern. Pengembangan e-government, administrasi digital, ekonomi digital, masyarakat digital, hingga warga negara digital turut didorong. Dampaknya, transparansi dan keterbukaan informasi meningkat, akuntabilitas lembaga negara menguat, dan kualitas layanan kepada warga serta pelaku usaha dikatakan membaik secara bertahap.
Perkembangan di sektor publik juga dinilai berpengaruh ke sektor swasta. Dunia usaha dan rumah tangga produksi-bisnis semakin menekankan kepatuhan hukum, pembaruan tata kelola perusahaan, serta peningkatan investasi pada sains-teknologi dan transformasi digital. Dalam konteks ini, ekonomi Vietnam diperkirakan tumbuh 8,02% pada 2025 dibanding tahun sebelumnya, yang disebut menjadi dasar untuk mengejar target pertumbuhan 10% pada periode 2026–2030.
Di tingkat daerah, Provinsi Phu Tho menjadi salah satu contoh adaptasi terhadap sistem baru. Provinsi ini dibentuk melalui penggabungan tiga provinsi: Phu Tho, Vinh Phuc, dan Hoa Binh. Setelah penggabungan, penataan ulang struktur administrasi menghadirkan banyak kesulitan, namun setelah satu tahun penerapan model pemerintahan daerah dua tingkat, organisasi disebut berangsur stabil dan operasional tetap berjalan.
Sekretaris Partai Provinsi Phu Tho, Pham Dai Duong, menyatakan perubahan struktur organisasi membuka peluang untuk menata ulang ruang pengembangan, merampingkan organisasi, mengatur serta meningkatkan kualitas staf, dan menggeser pola pikir manajemen. Dalam praktiknya, model baru dinilai beroperasi relatif stabil, mencegah celah dalam manajemen negara. Pusat layanan administrasi publik tingkat provinsi dan komune tetap berjalan, sejumlah prosedur administratif diselesaikan lebih cepat, dan kemampuan merespons kebijakan serta menangani isu di akar rumput meningkat.
Perubahan juga terlihat pada cara kerja pejabat dan pegawai negeri sipil yang bergerak ke arah lebih profesional, modern, dan berorientasi pada kebutuhan akar rumput. Semangat “dekat dengan rakyat dan melayani rakyat” disebut semakin diperkuat dan turut membantu penyelesaian sejumlah persoalan yang telah lama tertunda.
Meski demikian, tekanan terbesar disebut berada di tingkat komune. Setelah penggabungan, banyak komune mengalami peningkatan luas wilayah dan jumlah penduduk, namun jumlah pejabat dan pegawai negeri sipil tidak bertambah sebanding, bahkan menurun dibanding sebelumnya. Kondisi ini membuat seorang pegawai harus menangani banyak bidang sekaligus, sementara sejumlah daerah masih kekurangan personel khusus, antara lain untuk pengelolaan lahan, keuangan, investasi, konstruksi, teknologi informasi, serta urusan sosial-budaya.
Sekretaris Komite Partai sekaligus Ketua Dewan Rakyat Komune Hoi Thinh, Vu Thi Thu Hoa, menilai penerapan model pemerintahan daerah dua tingkat membuat aparatur komune bekerja lebih keras, namun manfaat bagi masyarakat meningkat.
Untuk mendukung komune, Komite Tetap Komite Partai Provinsi Phu Tho menerapkan sejumlah solusi, seperti memperkuat jumlah pegawai negeri sipil di komune, mendukung transformasi digital, memperluas pertemuan daring, serta meningkatkan efektivitas layanan publik daring. Namun, tantangan masih muncul, termasuk infrastruktur teknologi yang belum memadai di sebagian wilayah, keterampilan digital sebagian pejabat yang terbatas, serta kesulitan menyelesaikan proyek-proyek tertunda dan pelanggaran lahan yang telah terjadi sebelum penggabungan akibat hambatan mekanisme dan kebijakan.
Isu lain yang mengemuka adalah kondisi mental aparatur setelah restrukturisasi. Beban kerja yang meningkat, wilayah kerja yang lebih luas, dan tanggung jawab yang lebih besar—sementara sistem pendukung belum sepenuhnya mengikuti—membuat sebagian pejabat merasa cemas. Sejumlah pejabat meminta dipindahkan lebih dekat ke tempat tinggal atau mengundurkan diri, sehingga memunculkan tekanan personel di beberapa instansi. Tanpa solusi yang tepat, risiko kekurangan pejabat di tingkat akar rumput dinilai dapat terjadi dalam waktu dekat.
Evaluasi setahun penerapan model baru menunjukkan reorganisasi aparatur administrasi dipandang baru langkah awal. Tantangan berikutnya adalah menyempurnakan kondisi agar sistem berjalan efektif dan semakin baik melayani masyarakat serta dunia usaha. Untuk Phu Tho, prioritas yang disebutkan meliputi penguatan organisasi di tingkat akar rumput, peningkatan kapasitas kader dan pegawai negeri sipil, serta pemenuhan sumber daya bagi komune. Provinsi ini juga dinilai perlu mempelajari mekanisme dukungan yang sesuai bagi wilayah dengan cakupan geografis luas, populasi besar, dan beban kerja tinggi.
Dalam jangka panjang, Komite Sentral disebut perlu melanjutkan penyempurnaan sistem hukum terkait desentralisasi dan pendelegasian kewenangan, meninjau serta menyesuaikan aturan yang tumpang tindih, dan mempertimbangkan kebijakan khusus mengenai gaji, tunjangan, perumahan publik, serta pelatihan kader untuk mempertahankan pegawai negeri sipil di tingkat akar rumput. Selain itu, reformasi metode kerja di seluruh sistem politik juga diarahkan pada pengurangan rapat, penyederhanaan prosedur administrasi internal, peningkatan penerapan teknologi informasi, serta efisiensi tata kelola dan penghematan sumber daya sosial.
Secara umum, capaian satu tahun penerapan model pemerintahan tiga tingkat dinilai positif karena berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen negara, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tekad pembaruan. Meski masih menghadapi kesulitan dan tantangan, keberlanjutan penyempurnaan sistem disebut bergantung pada kepemimpinan Pemerintah Pusat, inisiatif daerah, serta rasa tanggung jawab aparatur.
