Krisis sumber daya air yang memicu banjir, hilangnya mata air, hingga ketimpangan akses air bersih di sejumlah daerah menjadi sorotan dalam forum internasional yang digelar Universitas Brawijaya (UB) bersama UNESCO, Senin (11/5/2026). Melalui kegiatan ini, UB menegaskan upaya membawa isu krisis air dari ranah kajian akademik menuju agenda strategis pendidikan, riset, dan diplomasi internasional.

Forum bertajuk Water Future for All 2026 yang diselenggarakan dalam rangka World Water Week 2026 memposisikan persoalan air bukan sekadar isu lingkungan lokal. Dalam pembahasannya, krisis air dipandang sebagai tantangan global yang berkaitan dengan ketahanan sosial, pembangunan wilayah, serta ketimpangan gender.

Wakil Ketua Pelaksana kegiatan, Abdul Aziz Jaziri, mengatakan ancaman kerusakan sumber daya air di Malang Raya menjadi salah satu alasan kampus perlu mengambil peran yang lebih konkret dan terstruktur. Ia menyinggung berbagai persoalan yang muncul, mulai dari banjir hingga hilangnya mata air.

“Teman-teman juga paham, ada banyak sekali problem lingkungan air, mulai dari banjir sampai kehilangan mata air yang kita hadapi. Ini bagian dari Universitas Brawijaya untuk secara lebih terstruktur merespon itu semua,” kata Abdul Aziz.

Menurut Abdul Aziz, pendekatan perguruan tinggi selama ini kerap berhenti pada kajian akademik tanpa benar-benar masuk ke dalam sistem pendidikan dan kebijakan kampus. Karena itu, UB mendorong isu pengelolaan air dan lingkungan masuk ke kurikulum melalui pendekatan civic literacy atau literasi kewargaan yang berbasis kesadaran lingkungan global.

“Hari ini kita membutuhkan level baru dari pendidikan kewarganegaraan. Kesadaran lingkungan, terutama aspek-aspek global, sudah menjadi keharusan masuk ke civic literacy,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa persoalan air tidak dapat dipisahkan dari dampak sosial yang lebih luas. Menurutnya, konsep “kampus berdampak” perlu diterjemahkan melalui kontribusi nyata ilmu pengetahuan untuk menjawab problem masyarakat, terutama ancaman krisis air yang semakin terasa di kawasan perkotaan maupun pesisir.

“Air dan pelestarian sumber daya air menjadi tantangan besar di Malang Raya. Ini bagian dari strategi memberikan dampak ke negeri, kebangsaan, dan negara,” kata Abdul Aziz.

Dalam penguatan peran global, UB membangun arah baru internasionalisasi melalui program UNESCO Chair bertema Integrated Ecohydrology and Water Security in Coastal Areas atau SEACoM. Program ini disebut ditujukan untuk memperkuat kerja sama internasional sekaligus menempatkan ketahanan air sebagai fokus utama.

UB juga dipercaya menerjemahkan ringkasan eksekutif laporan resmi PBB tentang perkembangan air dunia, World Water Development Report 2026, ke dalam Bahasa Indonesia. Abdul Aziz menyebut terjemahan tersebut telah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama bahasa resmi UNESCO lainnya pada 19 Maret. Laporan yang diterbitkan UNESCO tahun ini menyoroti ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber daya air.

Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta, menilai langkah UB menunjukkan mulai munculnya perguruan tinggi di Indonesia yang berani menjadikan isu global sebagai bagian dari identitas institusi. “Universitas Brawijaya telah menjadi driver di dalam kerja sama dengan UNESCO,” kata Ananto.

Ia menilai selama ini isu-isu UNESCO di Indonesia lebih banyak bergerak pada level seremoni dan program terbatas. Sementara itu, UB dinilai mulai memasukkan isu keberlanjutan air, lingkungan, dan tata kelola global ke dalam sistem kampus secara lebih permanen.

“Brawijaya bukan sekadar nama. Ada tanggung jawab besar seperti era Majapahit yang dulu menjadi pusat peradaban. Sekarang waktunya diterjemahkan menjadi keunggulan global yang relevan dengan tantangan dunia,” ujarnya.

Sorotan terhadap krisis air juga disampaikan Dr Engin Koncagul dari UNESCO Regional Office Jakarta. Ia menilai pengelolaan air dunia masih menghadapi ketimpangan besar, terutama terkait keterlibatan perempuan pada level pengambilan keputusan.

“Setengah populasi dunia adalah perempuan, sekitar empat miliar orang. Namun dalam pengelolaan sumber daya air dan pengambilan keputusan tingkat tinggi, masih terjadi kesenjangan gender yang besar,” kata Engin Koncagul.

Menurutnya, ketimpangan tersebut membuat persoalan air tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan akses terhadap sumber daya dasar kehidupan. Ia juga mengapresiasi UB sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menerjemahkan laporan air dunia UNESCO ke dalam Bahasa Indonesia. “University of Brawijaya took the lead in translating this global report into bahasa,” ujarnya.

Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, krisis air bersih, dan kerusakan kawasan resapan, forum tersebut menandai pergeseran peran perguruan tinggi dari sekadar pusat pendidikan menjadi aktor yang ikut membentuk arah kebijakan serta kesadaran publik terkait keberlanjutan lingkungan.