Krisis sumber daya air yang memicu banjir, hilangnya mata air, hingga ketimpangan akses air bersih di sejumlah daerah menjadi sorotan dalam forum internasional yang digelar Universitas Brawijaya (UB) bersama UNESCO pada Senin (11/5/2026). Melalui forum tersebut, UB menegaskan arah baru dengan menempatkan isu krisis air bukan hanya sebagai kajian akademik, melainkan agenda strategis yang menyentuh pendidikan, riset, hingga diplomasi internasional.
Forum bertajuk Water Future for All 2026 yang digelar dalam rangka World Water Week 2026 memosisikan persoalan air sebagai tantangan global. Isu ini dikaitkan dengan ketahanan sosial, pembangunan wilayah, serta ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber daya air.
Wakil Ketua Pelaksana kegiatan, Abdul Aziz Jaziri, mengatakan ancaman kerusakan sumber daya air di Malang Raya menjadi salah satu alasan kampus perlu mengambil peran lebih konkret. Ia menyebut problem lingkungan air di kawasan tersebut beragam, mulai dari banjir hingga kehilangan mata air.
“Teman-teman juga paham, ada banyak sekali problem lingkungan air, mulai dari banjir sampai kehilangan mata air yang kita hadapi. Ini bagian dari Universitas Brawijaya untuk secara lebih terstruktur merespon itu semua,” kata Abdul Aziz.
Ia menilai pendekatan kampus selama ini kerap berhenti pada kajian akademik dan belum sepenuhnya masuk ke dalam sistem pendidikan maupun kebijakan internal. Karena itu, UB mendorong agar isu pengelolaan air dan lingkungan masuk ke kurikulum melalui pendekatan civic literacy atau literasi kewargaan berbasis kesadaran lingkungan global.
“Hari ini kita membutuhkan level baru dari pendidikan kewarganegaraan. Kesadaran lingkungan, terutama aspek-aspek global, sudah menjadi keharusan masuk ke civic literacy,” ujarnya.
Abdul Aziz juga menekankan persoalan air tidak dapat dipisahkan dari dampak sosial yang lebih luas. Menurutnya, konsep “kampus berdampak” perlu diterjemahkan melalui kontribusi nyata ilmu pengetahuan terhadap problem masyarakat, terutama ancaman krisis air yang semakin terasa di kawasan perkotaan maupun pesisir.
“Air dan pelestarian sumber daya air menjadi tantangan besar di Malang Raya. Ini bagian dari strategi memberikan dampak ke negeri, kebangsaan, dan negara,” katanya.
Dalam konteks internasionalisasi, UB membangun kerja sama melalui program UNESCO Chair bertema Integrated Ecohydrology and Water Security in Coastal Areas atau SEACoM. Program ini diarahkan untuk memperkuat kerja sama internasional sekaligus menempatkan isu ketahanan air sebagai fokus utama.
UB juga dipercaya menerjemahkan ringkasan eksekutif laporan resmi PBB tentang perkembangan air dunia, World Water Development Report 2026, ke dalam Bahasa Indonesia. Laporan global yang diterbitkan UNESCO tersebut menyoroti ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber daya air.
“Terjemahan bahasa Indonesianya sudah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama bahasa resmi UNESCO lainnya pada 19 Maret,” ujar Abdul Aziz.
Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta, menilai langkah UB menunjukkan mulai munculnya perguruan tinggi di Indonesia yang berani menjadikan isu global sebagai bagian dari identitas institusi. “Universitas Brawijaya telah menjadi driver di dalam kerja sama dengan UNESCO,” kata Ananto.
Ia menyebut selama ini isu-isu UNESCO di Indonesia lebih banyak bergerak di level seremoni dan program terbatas. Sementara UB, menurutnya, mulai mencoba memasukkan isu keberlanjutan air, lingkungan, dan tata kelola global ke dalam sistem kampus secara lebih permanen.
“Brawijaya bukan sekadar nama. Ada tanggung jawab besar seperti era Majapahit yang dulu menjadi pusat peradaban. Sekarang waktunya diterjemahkan menjadi keunggulan global yang relevan dengan tantangan dunia,” ujarnya.
Sorotan serupa disampaikan Dr Engin Koncagul dari UNESCO Regional Office Jakarta. Ia menilai pengelolaan air dunia masih menghadapi ketimpangan besar, terutama terkait keterlibatan perempuan pada level pengambilan keputusan.
“Setengah populasi dunia adalah perempuan, sekitar empat miliar orang. Namun dalam pengelolaan sumber daya air dan pengambilan keputusan tingkat tinggi, masih terjadi kesenjangan gender yang besar,” kata Engin Koncagul.
Menurutnya, ketimpangan tersebut membuat persoalan air tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan akses terhadap sumber daya dasar kehidupan. Ia juga mengapresiasi UB sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menerjemahkan laporan air dunia UNESCO ke dalam bahasa Indonesia. “University of Brawijaya took the lead in translating this global report into bahasa,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, krisis air bersih, dan kerusakan kawasan resapan, forum internasional itu menandai pergeseran peran perguruan tinggi. Kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga aktor yang ikut membentuk arah kebijakan dan kesadaran publik terkait keberlanjutan lingkungan.
