Krisis sumber daya air yang memicu banjir, hilangnya mata air, hingga ketimpangan akses air bersih di sejumlah daerah menjadi sorotan dalam forum internasional yang digelar Universitas Brawijaya (UB) bersama UNESCO, Senin (11/5/2026). Melalui agenda tersebut, UB menempatkan isu krisis air tidak lagi sebatas persoalan lingkungan lokal, melainkan tantangan global yang terkait dengan ketahanan sosial, pembangunan wilayah, serta ketimpangan gender.
Forum bertajuk Water Future for All 2026 yang digelar dalam rangka World Water Week 2026 itu juga menandai upaya UB mengarahkan isu pengelolaan air sebagai agenda strategis kampus, mulai dari pendidikan, riset, hingga diplomasi internasional.
Wakil Ketua Pelaksana kegiatan, Abdul Aziz Jaziri, mengatakan ancaman kerusakan sumber daya air di Malang Raya menjadi salah satu alasan kampus perlu mengambil peran lebih konkret. “Teman-teman juga paham, ada banyak sekali problem lingkungan air, mulai dari banjir sampai kehilangan mata air yang kita hadapi. Ini bagian dari Universitas Brawijaya untuk secara lebih terstruktur merespon itu semua,” ujarnya.
Abdul Aziz menilai pendekatan perguruan tinggi selama ini kerap berhenti pada kajian akademik tanpa masuk ke dalam sistem pendidikan dan kebijakan kampus. Karena itu, UB mulai mendorong isu pengelolaan air dan lingkungan masuk ke dalam kurikulum melalui pendekatan civic literacy atau literasi kewargaan berbasis kesadaran lingkungan global. “Hari ini kita membutuhkan level baru dari pendidikan kewarganegaraan. Kesadaran lingkungan, terutama aspek-aspek global, sudah menjadi keharusan masuk ke civic literacy,” katanya.
Ia menegaskan persoalan air tidak dapat dipisahkan dari dampak sosial yang lebih luas. Menurutnya, konsep “kampus berdampak” perlu diterjemahkan melalui kontribusi nyata ilmu pengetahuan terhadap problem masyarakat, terutama ancaman krisis air yang semakin terasa di kawasan perkotaan maupun pesisir. “Air dan pelestarian sumber daya air menjadi tantangan besar di Malang Raya. Ini bagian dari strategi memberikan dampak ke negeri, kebangsaan, dan negara,” ujarnya.
Dalam penguatan jejaring internasional, UB juga membangun arah baru internasionalisasi melalui program UNESCO Chair bertema Integrated Ecohydrology and Water Security in Coastal Areas atau SEACoM. Program tersebut ditujukan untuk menempatkan isu ketahanan air sebagai fokus utama kerja sama internasional.
UB turut dipercaya menerjemahkan ringkasan eksekutif laporan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perkembangan air dunia, World Water Development Report 2026, ke dalam Bahasa Indonesia. Laporan global yang diterbitkan UNESCO tahun ini menyoroti ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber daya air. “Terjemahan bahasa Indonesianya sudah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama bahasa resmi UNESCO lainnya pada 19 Maret,” kata Abdul Aziz.
Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta, menilai langkah UB menunjukkan mulai munculnya perguruan tinggi di Indonesia yang menjadikan isu global sebagai bagian dari identitas institusi. “Universitas Brawijaya telah menjadi driver di dalam kerja sama dengan UNESCO,” ujarnya.
Ananto menambahkan, selama ini isu-isu UNESCO di Indonesia lebih banyak bergerak pada level seremoni dan program terbatas. Ia menilai UB mulai mencoba memasukkan isu keberlanjutan air, lingkungan, dan tata kelola global ke dalam sistem kampus secara lebih permanen. “Brawijaya bukan sekadar nama. Ada tanggung jawab besar seperti era Majapahit yang dulu menjadi pusat peradaban. Sekarang waktunya diterjemahkan menjadi keunggulan global yang relevan dengan tantangan dunia,” katanya.
Sorotan mengenai dimensi ketimpangan gender dalam pengelolaan air juga disampaikan Dr Engin Koncagul dari UNESCO Regional Office Jakarta. Ia menyebut keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat tinggi masih timpang. “Setengah populasi dunia adalah perempuan, sekitar empat miliar orang. Namun dalam pengelolaan sumber daya air dan pengambilan keputusan tingkat tinggi, masih terjadi kesenjangan gender yang besar,” ujarnya.
Menurut Engin, ketimpangan tersebut membuat persoalan air bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan akses terhadap sumber daya dasar kehidupan. Ia juga mengapresiasi langkah UB sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menerjemahkan laporan air dunia UNESCO ke dalam Bahasa Indonesia. “University of Brawijaya took the lead in translating this global report into bahasa,” katanya.
Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, krisis air bersih, dan kerusakan kawasan resapan, forum internasional ini menandai pergeseran peran perguruan tinggi dari sekadar pusat pendidikan menjadi aktor yang ikut membentuk arah kebijakan dan kesadaran publik terkait keberlanjutan lingkungan.
