Menjelang Pemilu 2024, masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak hanya akan menentukan pilihan untuk calon anggota legislatif, seperti DPR Pusat, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Pemilih juga akan memilih presiden dan wakil presiden untuk periode berikutnya.
Merespons konteks tersebut, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menggelar kuliah umum bertema “Budaya Demokrasi dan Pendidikan” pada Senin, 29 Mei 2023, di Amphitarium UAD. Kuliah umum ini menghadirkan Prof. Zamroni, Ph.D., Guru Besar Prodi PPKn UAD, sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Prof. Zamroni menjelaskan bahwa budaya merupakan keseluruhan yang unik, mencakup gagasan, kebiasaan, asumsi, nilai, dan norma yang dipegang bersama, serta menentukan cara warga berpikir dan bertindak. Ia menekankan pentingnya memiliki kultur, karena menurutnya berbagai persoalan dapat dijelaskan melalui kultur, dan perubahan sosial maupun teknologi memerlukan perubahan kultur.
Prof. Zamroni juga mengutip pertanyaan dari Prof. Farcis Fukuyama tentang alasan negara-negara Asia Timur mengalami kemajuan ekonomi yang sangat cepat dibandingkan Eropa dan Amerika Serikat. Ia menyampaikan bahwa salah satu penjelasan sederhananya adalah budaya yang maju dan kehidupan masyarakat yang didasarkan pada kepercayaan, sehingga hidup menjadi lebih sederhana dan produktif.
Terkait demokrasi, Prof. Zamroni menilai demokrasi tidak sekadar soal memerintah atau mengatur negara. Ia mengaitkan pemahaman tersebut dengan demokrasi ala Amerika yang dikenal dengan prinsip “dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat”. Sementara itu, ia menyebut demokrasi juga lahir dari Revolusi Prancis dengan semboyan “liberte, egalite, fraternite”.
Menurutnya, demokrasi mencakup dua aspek, yakni struktur dan kultur (etika). Ia menyebut sejumlah ciri masyarakat demokratis, antara lain kebebasan, tanggung jawab, pemahaman terhadap realitas, sportsmanship, toleransi, dan social trust. Ia juga menekankan bahwa kehidupan demokrasi suatu negara berkaitan dengan kemajuan ekonomi dan tingkat pendidikan penduduk.
Di sisi lain, Prof. Zamroni memaparkan sejumlah kelemahan dalam kehidupan berdemokrasi, seperti money politics, high cost politics, relasi penguasa dan pengusaha, ketidakadilan dan keresahan masyarakat. Ia menyebut dampak yang paling parah dapat berupa revolusi sosial yang berujung pada demokratisasi atau dictatorship.
Ia kemudian menjelaskan kaitan budaya dan demokrasi melalui konsep cultural lag atau ketertinggalan budaya. Kondisi ini, menurutnya, dapat berdampak pada technological restraint, yakni keterlambatan kemajuan teknologi ketika kebudayaan belum sepenuhnya maju. Ia mencontohkan kebijakan ISO yang berpengaruh pada perkembangan industri dan institusi pendidikan, serta fenomena penurunan mutu secara organik setelah indikator ISO tercapai, mendekati masa sebelum diuji kembali.
Selain itu, cultural lag juga dapat memicu cultural clash atau benturan budaya yang berdampak pada kemunduran perkembangan demokrasi. Dampak lain adalah cultural ambivalence, yang dimaknai sebagai pertentangan antara keyakinan dan perilaku yang tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, ia mengingatkan agar Pancasila tidak berhenti sebagai formalitas, melainkan diimplementasikan dalam budaya keseharian.
Dalam bagian pendidikan, Prof. Zamroni mendefinisikan pendidikan sebagai interaksi antara pembelajar dan lingkungan yang bermakna. Ia menekankan pembelajaran sebagai inti pendidikan, karena berpengaruh luas terhadap budaya sekolah dan kehidupan bermasyarakat.
Ia menyebut pendidikan berperan dalam tiga hal, yakni sosialisasi, integrasi sosial, dan inovasi sosial. Lebih lanjut, peran inovasi sosiokultural dipahami dalam dua aspek: peran struktural untuk memfasilitasi pelaksanaan pendidikan, serta peran kultural untuk mendidik mental, karakter, dan perilaku berkemajuan.
Prof. Zamroni juga mengutip Hofsttede terkait kerangka pikir memahami prestasi. Ia menyampaikan bahwa budaya berkemajuan pada keluarga menengah ke atas cenderung menghasilkan prestasi tinggi, sedangkan budaya ketertinggalan pada keluarga kelas bawah cenderung menghasilkan prestasi lebih rendah. Karena itu, ia menilai pendidikan berpengaruh terhadap terbentuknya budaya berkemajuan suatu bangsa yang pada akhirnya berdampak pada budaya demokrasi dalam berbagai aspek pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya pendidikan demokrasi. Ia merinci empat peran utamanya, yakni mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis agar peserta didik mampu mengambil keputusan rasional; mengembangkan kepribadian agar memiliki empati, menghargai, toleransi, kepercayaan pada orang lain, serta mampu mengendalikan diri; menjaga kehormatan dan martabat diri; serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi sebagai warga bangsa dan warga dunia.
