Komunikasi publik yang baik kerap disebut sebagai salah satu fondasi penting dalam negara demokrasi karena menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, belakangan gaya komunikasi sejumlah pejabat publik di Indonesia menuai sorotan karena dinilai merespons kritik dengan cara yang arogan, merendahkan, dan menjauh dari nilai-nilai demokrasi.
Menurut Dzulfahmi, Koordinator Wilayah BEM PTNU DIY, pola komunikasi seperti itu bukan sekadar persoalan etika berbicara di ruang publik. Ia menilai respons yang tidak dewasa dalam berdialog dapat menunjukkan sikap antikritik yang berisiko bagi kesehatan demokrasi.
Dalam catatannya, terdapat beberapa contoh pernyataan pejabat yang dianggap mencerminkan kecenderungan meremehkan kritik publik. Salah satunya terkait respons Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi saat ditanya wartawan mengenai insiden pengiriman kepala babi ke kantor Tempo. Hasan disebut menjawab, “Dimasak saja.” Pernyataan tersebut dinilai tidak pantas dan dianggap menunjukkan ketidakseriusan dalam merespons ancaman terhadap kebebasan pers.
Contoh lain disebut terjadi saat gerakan “Indonesia Gelap” muncul sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Dalam konteks itu, Luhut Binsar Pandjaitan disebut menanggapi dengan kalimat, “Mukamu yang gelap.” Respons tersebut dinilai minim empati terhadap keresahan masyarakat dan memperlihatkan jarak antara pejabat dan warga yang dilayani.
Dzulfahmi menilai gaya komunikasi yang meremehkan kritik dapat berdampak langsung pada kehidupan demokrasi. Dampak pertama adalah merosotnya kepercayaan publik. Ketika suara masyarakat dianggap tidak penting, penerimaan terhadap kebijakan pemerintah berpotensi menurun karena publik merasa aspirasinya tidak diperhitungkan.
Dampak berikutnya adalah meningkatnya polarisasi dan ketegangan sosial. Komunikasi pejabat yang buruk dapat memperdalam perbedaan pendapat di masyarakat. Kelompok yang merasa tidak didengar dapat semakin frustrasi, yang pada akhirnya berpotensi memicu ketegangan sosial lebih besar.
Ia menekankan bahwa dalam demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik. Karena itu, cara pejabat merespons kritik menjadi indikator penting apakah ruang dialog tetap terbuka atau justru menyempit.
