Pendidikan disebut sebagai aspek penting dalam kehidupan berbangsa karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Hak atas pendidikan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31. Dalam upaya mendukung pemenuhan hak tersebut, pemerintah menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu pembiayaan operasional satuan pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.
Kebijakan Dana BOS sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam kerangka itu, Dana BOS diposisikan sebagai salah satu instrumen negara untuk memastikan akses pendidikan lebih merata. Namun, tujuan tersebut dinilai tidak akan tercapai optimal apabila pengelolaan dana tidak dilakukan secara baik dan bertanggung jawab.
Dalam pengelolaan Dana BOS, pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi bagian penting. Akuntansi berperan dalam mendokumentasikan setiap pemasukan dan pengeluaran secara sistematis, menyusunnya menjadi laporan keuangan, serta menjadi sarana pengawasan agar penggunaan dana tetap sesuai tujuan yang ditetapkan.
Seiring perkembangan teknologi informasi, penerapan sistem informasi akuntansi dipandang semakin diperlukan untuk mendukung pengelolaan yang lebih efisien dan terbuka. Penggunaan sistem tersebut dinilai dapat membantu penyusunan laporan keuangan yang lebih terstruktur sekaligus memperkuat transparansi kepada pihak berkepentingan, sebagaimana disebutkan dalam rujukan Permata (2023).
Meski demikian, sejumlah kajian menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana BOS masih perlu ditingkatkan. Penelitian yang dirujuk Musfirah dkk. (2024), mengutip Supriyanto, menyebut masih terdapat sekolah yang belum memiliki sistem pencatatan memadai dan belum rutin melaporkan penggunaan dana kepada pihak terkait. Kondisi ini dinilai berdampak pada kualitas pelaporan dan berpotensi membuka peluang penyimpangan karena pengawasan menjadi lemah.
Berbagai faktor disebut dapat memengaruhi munculnya penyalahgunaan, antara lain lemahnya moral dan tanggung jawab, gaya hidup konsumtif, serta kurangnya transparansi dan pengawasan dalam sistem pengelolaan dana pendidikan (Aini dkk., 2024). Bentuk penyimpangan yang disebut dalam rujukan Ditia dkk. (2026) antara lain penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, pemalsuan laporan keuangan, hingga ketidaksesuaian dalam pengadaan barang dan jasa.
Permasalahan tersebut juga dikaitkan dengan belum sepenuhnya diterapkannya nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan, terutama terkait hak publik atas informasi. Transparansi dipandang bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari hak warga negara untuk mengetahui penggunaan anggaran publik, termasuk Dana BOS.
Dampak penyalahgunaan Dana BOS dinilai luas, mulai dari pengelolaan yang tidak efisien hingga terhambatnya penyediaan fasilitas pendidikan yang layak. Selain memunculkan kerugian ekonomi bagi masyarakat dan negara, praktik manipulasi juga disebut dapat merusak citra institusi pendidikan dan menurunkan kepercayaan publik, serta berpotensi memberi contoh yang kurang baik bagi siswa dalam memahami nilai etika dan moral (Rismanda & Subandoro dalam Mustofa dkk., 2025).
Sejumlah langkah perbaikan disoroti, di antaranya peningkatan transparansi pengelolaan melalui pembukaan akses laporan keuangan kepada masyarakat, penguatan pengawasan internal dan kontrol publik, serta ketegasan sanksi terhadap penyalahgunaan dana. Pemanfaatan teknologi juga disebut sebagai opsi konkret, misalnya mewajibkan sekolah mengunggah laporan penggunaan Dana BOS secara berkala pada platform digital yang dapat diakses kapan saja.
Pada akhirnya, pengelolaan Dana BOS dipandang bukan semata urusan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak pendidikan warga negara. Dengan penerapan akuntansi yang transparan dan akuntabel, penggunaan dana diharapkan berjalan sesuai tujuan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan.
