Seruan untuk memaksimalkan transparansi kian menjadi tuntutan standar dalam lanskap politik demokratis. Praktik politik dan kekuasaan kerap dipandang sebagai permainan terselubung yang berpotensi menguntungkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam sistem yang mengandalkan negosiasi tertutup, risiko penyelewengan dinilai meningkat. Karena itu, pejabat publik diingatkan untuk terbuka, termasuk terkait sumber kekayaan dan harta yang dimiliki.

Transparansi kerap diposisikan sebagai langkah penting untuk menekan korupsi. Korupsi dipahami berkelindan dengan situasi nontransparan: pihak yang menyuap dan yang disuap sama-sama berkepentingan menutupi transaksi ilegal. Dengan membuka proses dan informasi, transparansi diyakini dapat mencegah sekaligus mempersulit terjadinya intrik gelap.

Transparansi sebagai mekanisme pengawasan

Gagasan transparansi pernah diungkapkan secara metaforis oleh hakim Amerika Serikat Louis Brandeis pada 1913: “sinar matahari adalah disinfektan terbaik; lampu listrik polisi yang paling efektif”. Pesannya menekankan bahwa keterbukaan dapat membantu mengurangi berbagai masalah karena tindakan dan keputusan dapat dilihat serta diuji.

Sementara itu, filsuf Inggris Jeremy Bentham melalui teori manajemen terbuka mengajukan ide “moralisasi diri” lewat transparansi: semakin cermat seseorang diawasi, semakin baik perilakunya. Bentham menggunakan konsep penjara panoptik untuk menjelaskan manfaat administrasi yang terbuka, yakni lembaga publik semestinya dapat diakses oleh siapa pun yang ingin mengetahui. Dalam kerangka itu, agenda dan tindakan politik perlu diawasi dan dicatat secara menyeluruh.

Gagasan tersebut kemudian dikaitkan dengan situasi masa kini yang disebut sebagai era “panoptikon digital”. Di ruang digital, berbagai aktivitas dapat terekam—setiap klik dicatat dan setiap langkah dapat direkonstruksi. Perkembangan ini dipandang mewujudkan sebagian ideal tentang masyarakat yang semakin transparan dan terpantau.

Nutrisi bagi demokrasi partisipatif

Dalam demokrasi partisipatif, transparansi disebut sebagai “nutrisi” yang mendukung keterlibatan warga. Transparansi juga dipandang sebagai prasyarat komunikasi yang konstruktif dan efisien. Wacana politik yang transparan menuntut akses informasi serta akuntabilitas publik yang konstan atas rancangan, fakta, dan argumentasi dalam proses pengambilan keputusan beserta implementasinya.

Keterbukaan dinilai dapat menciptakan kredibilitas, mencegah kesalahpahaman, dan menguatkan legitimasi langkah politik. Melalui transparansi, manuver politik dapat dipantau dan diverifikasi.

Transparansi juga terkait dengan publisitas: warga perlu mengetahui apa yang diputuskan. Dalam demokrasi deliberatif, transparansi menjadi indikator strategis karena warga diharapkan mampu menyusun argumen dan bertukar pikiran. Hal itu dinilai hanya mungkin apabila warga tidak abai terhadap alur politik dan memiliki daya kritis.

Ancaman paternalisme dan pentingnya kontrol

Politik dipahami sebagai urusan umum sehingga ruang publik tidak semestinya dieksklusifkan hanya untuk aktor politik dan media massa. Namun, keputusan mengenai informasi apa yang dapat diakses dan dinegosiasikan secara terbuka pada praktiknya kerap berada di tangan pemegang kekuasaan. Dari titik ini, paternalisme dinilai dapat mengancam transparansi—ketika penguasa memandang warga sebagai pihak yang dianggap belum cakap dan belum cukup cerdas untuk mengetahui atau menilai.

Dalam konteks pengawasan, transparansi juga kerap dirangkai dengan ungkapan yang dinisbatkan kepada Vladimir Lenin: “trust is good, control is better” (kepercayaan itu baik, kontrol itu lebih baik). Kepercayaan dapat disalahgunakan dan sulit diuji, sedangkan kontrol dianggap membawa misi untuk menjamin transparansi melalui hal-hal yang dapat diverifikasi.

Batas transparansi: antara demokrasi dan totalitarianisme

Euforia terhadap transparansi kemudian berhadapan dengan peringatan politikus Prancis Francois Baroin: “masyarakat transparan adalah masyarakat totaliter”. Dalam sistem totaliter, seluruh segmen kehidupan dikontrol. Revolusi digital, di satu sisi, mendorong demokratisasi informasi, tetapi di sisi lain juga dapat melahirkan panoptikon yang mempropagandakan gagasan kontrol menyeluruh.

Transparansi dipandang penting meski tidak berada pada level yang sama dengan supremasi hukum, hak asasi manusia, pemilu, dan pembagian kekuasaan. Namun, transparansi disebut melayani kinerja demokrasi. Demokrasi, pada dirinya sendiri, tidak otomatis menjamin transparansi; pertumbuhan demokrasi yang sehat dinilai turut ditentukan oleh modus operandi yang terbuka.

Karena demokrasi berasaskan kedaulatan rakyat—kekuasaan berasal dari rakyat—para pelaksana politik dan administrasi bertindak atas nama rakyat dan bertanggung jawab kepadanya. Konsekuensinya, mereka dipandang “berutang kebenaran”. Pertanyaannya kemudian: apakah kewajiban itu berarti transparansi tanpa batas?

Gagasan transparansi total justru dipandang berisiko. Dalam masyarakat yang sepenuhnya transparan, setiap detik dan sudut seolah harus diterangi. Klaim transparansi absolut dinilai dapat menggiring pada kediktatoran dan rezim totaliter.

Menjaga ruang privat dan menakar kontrol

Karena itu, transparansi dinilai perlu, tetapi tidak boleh berlebihan dan tanpa batas. Batas transparansi dapat diatur melalui etika dan hukum. Seperti halnya dalam ranah privat, menjaga kerahasiaan disebut sebagai variabel penting bagi politik demokratis; tidak semua hal perlu diobral ke ruang publik dan ada hal-hal yang patut dirahasiakan.

Dalam pandangan ini, ada kebijakan politik yang tidak perlu dikomunikasikan kepada khalayak dengan pertimbangan tertentu. Sikap tersebut dipandang sebagai bentuk kedewasaan dan pencapaian intelektual, karena kemampuan menjaga rahasia tidak selalu mudah dilakukan.

Nafsu transparansi juga diingatkan agar tidak menghapus zona privat. Transparansi dan perlindungan privasi tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama: keduanya saling mengandaikan dalam kehidupan demokratis.

Di sisi lain, tuntutan keterbukaan dapat memicu kecurigaan dan kontrol berlebihan. Kontrol yang terlalu ketat dinilai dapat mendorong orang bersandiwara, memunculkan tekanan, ketakutan, dan situasi yang melumpuhkan. Kecurigaan dan kontrol dipahami sebagai konsekuensi logis dari ketidakpercayaan—sementara demokrasi dinilai tidak bisa menghapus kebutuhan akan kepercayaan.

Karena itu, jalan tengah ditekankan: menakar porsi kontrol dan menentukan waktu yang tepat untuk memberikan kepercayaan. Kepercayaan membutuhkan keberanian untuk melonggarkan kendali sekaligus kesiapan menerima risiko dikecewakan. Kepercayaan diibaratkan seperti rekening bank: agar saldo tetap positif, setoran harus lebih banyak daripada penarikan—sebelum ditarik, kepercayaan perlu terlebih dahulu didepositokan.

• Transparansi dipandang penting untuk mencegah penyelewengan dan memperkuat akuntabilitas.
• Namun, transparansi tanpa batas dinilai berisiko mendorong kontrol total dan mengikis kebebasan.
• Etika, hukum, perlindungan privasi, serta keseimbangan antara kontrol dan kepercayaan menjadi kunci dalam demokrasi.