Sebuah tragedi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyoroti kerasnya persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. Seorang siswa sekolah dasar dilaporkan mengakhiri hidupnya, yang disebut terkait kondisi kemiskinan keluarga.

Dalam informasi yang beredar, peristiwa itu dikaitkan dengan ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan alat tulis sekolah. Kasus ini kemudian dipandang sebagai alarm atas situasi kemiskinan yang masih membelit sebagian warga NTT.

Secara resmi, angka kemiskinan di NTT tercatat di atas 19 persen. Namun, realitas di lapangan diduga lebih berat karena standar penentuan garis kemiskinan dinilai terlalu rendah. Banyak masyarakat kecil disebut hidup dengan penghasilan harian yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan pada hari itu.

Kondisi tersebut, menurut laporan, diperparah oleh persoalan tata kelola anggaran di tingkat pemerintah daerah. Disebutkan adanya program yang dinilai tidak menyentuh kepentingan rakyat serta tingginya angka korupsi di wilayah tersebut, yang menambah tekanan bagi kelompok masyarakat paling rentan.

Marsel Nagus Ahang dari LPPDM menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap dana sosial pimpinan daerah. Ia juga mendorong pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi aliran dana bantuan agar tepat sasaran.

Dari sisi moral, pemerintah disebut gagal melindungi warga yang paling rentan. Karena itu, muncul tuntutan agar transparansi dana bantuan sekolah diperkuat, serta perlunya kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah seperti gereja dan organisasi masyarakat sipil untuk mencegah tragedi serupa terulang.