JAKARTA, 11 Mei — Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi menegaskan pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya menitikberatkan pada percepatan proyek dan aspek teknis. Menurutnya, keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Teguh saat memberikan kuliah tamu di Universitas Indonesia (UI), Kamis (7/5/2026). “Sering kali kita melihat pembangunan hanya dari sisi fisik dan percepatan proyek. Padahal, setiap kebijakan infrastruktur harus diuji dampaknya terhadap keselamatan publik dan kualitas hidup masyarakat. Di sinilah pentingnya komunikasi risiko dan advokasi kebijakan yang berbasis data,” ujarnya.
Kuliah tamu bertema ‘Advokasi Kebijakan dan Komunikasi Risiko untuk Keselamatan Publik’ tersebut digelar di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara dunia akademik dan pembuat kebijakan mengenai keterkaitan infrastruktur, transportasi, kesehatan masyarakat, dan keselamatan publik.
Dalam pemaparannya, Teguh membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pendidikan politik, proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, hingga pentingnya komunikasi publik yang efektif dalam isu kesehatan dan keselamatan.
Ia menilai mahasiswa kesehatan masyarakat perlu memahami proses politik agar dapat berkontribusi mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada keselamatan masyarakat. “Mahasiswa kesehatan masyarakat tidak cukup hanya memahami aspek teknis kesehatan. Mereka juga harus mampu masuk ke ruang advokasi, memahami proses legislasi, dan menyampaikan evidence secara persuasif agar dapat memengaruhi kebijakan publik,” katanya.
Legislator Fraksi NasDem dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu juga menyoroti pentingnya penyelarasan perspektif lintas sektor antara pembangunan infrastruktur dan kesehatan masyarakat. Ia mencontohkan keselamatan jalan, transportasi publik, hingga desain infrastruktur yang ramah pengguna sebagai area yang menunjukkan eratnya keterkaitan sektor perhubungan dan kesehatan masyarakat.
“Keselamatan jalan, transportasi publik, hingga desain infrastruktur yang ramah pengguna adalah contoh nyata bahwa sektor perhubungan dan kesehatan masyarakat saling terkait. Kolaborasi lintas disiplin adalah kunci,” tambahnya.
Kuliah tamu tersebut disebut mendapat sambutan positif dari mahasiswa FKM UI. Diskusi berlangsung interaktif dengan pertanyaan terkait efektivitas komunikasi risiko pemerintah, tantangan advokasi kebijakan berbasis bukti, serta implementasi aspek keselamatan dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Salah satu perwakilan mahasiswa menyampaikan kegiatan itu memberikan perspektif baru mengenai pentingnya jalur kebijakan dalam memperjuangkan isu kesehatan masyarakat. “Kuliah ini memberi sudut pandang baru bagi kami tentang bagaimana isu kesehatan masyarakat dapat diperjuangkan melalui jalur kebijakan. Penjelasan Pak Teguh membuka wawasan tentang pentingnya memahami proses politik dan legislasi,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun jembatan kolaborasi antara akademisi dan pembuat kebijakan untuk memperkuat advokasi kebijakan berbasis bukti demi peningkatan keselamatan publik di Indonesia.
