Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjadi daerah pertama yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.
Penyerahan LKPD dilakukan Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada perwakilan BPK di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Padang, Kamis (26/3/2026).
Eka Putra menyatakan, penyampaian LKPD merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi amanah regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia menegaskan laporan keuangan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Menurutnya, penyusunan LKPD telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta memanfaatkan sistem informasi keuangan. Langkah tersebut, kata dia, mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada masyarakat.
Bupati juga berharap laporan yang disampaikan dapat menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah oleh BPK serta mendorong tercapainya opini terbaik atas laporan keuangan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap kooperatif dan mendukung kelancaran proses pemeriksaan yang akan dilakukan BPK.
Sementara itu, perwakilan BPK menyampaikan penyerahan LKPD merupakan tahapan awal sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Pada kesempatan yang sama, beberapa pemerintah daerah lain di Sumatera Barat juga turut menyerahkan LKPD.
Dalam informasi yang disampaikan, capaian tindak lanjut rekomendasi BPK Kabupaten Tanah Datar dinilai cukup tinggi, yakni mencapai 89,19 persen pada semester II, dan disebut menjadi salah satu yang terbaik di wilayah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan berharap sinergi dan kerja sama dengan BPK terus ditingkatkan untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan.
Sumber: infopublik.id
