Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Syamsuddin Arfah menegaskan komitmennya mengawal keterbukaan informasi lowongan kerja bagi putra-putri daerah. Penegasan itu disampaikan saat agenda reses masa persidangan tahun 2026 di Kedai Celebes, Jalan Halmahera, Pamusian, Kota Tarakan, Senin (16/2/26).
Dalam pertemuan yang dihadiri mahasiswa dan perwakilan remaja masjid tersebut, sejumlah peserta menyampaikan keluhan mengenai sulitnya menembus dunia kerja di Kaltara. Mereka menilai sistem rekrutmen di sejumlah tempat masih tertutup.
Syamsuddin mengatakan kegelisahan utama yang disuarakan pemuda adalah akses informasi lowongan kerja yang tidak merata. Menurutnya, banyak pencari kerja merasa peluang sudah tertutup sejak awal karena informasi rekrutmen kerap hanya beredar di lingkaran tertentu.
“Masalah utama yang mereka suarakan adalah tenaga kerja. Mereka ingin akses bekerja di tanah sendiri dibuka lebar,” ujar Syamsuddin.
Ia menambahkan, regulasi yang memprioritaskan tenaga kerja lokal Kaltara disebut sudah tersedia. Namun, efektivitasnya dinilai sangat bergantung pada pengawasan serta transparansi perusahaan maupun instansi terkait.
Syamsuddin menyoroti praktik pengumuman lowongan yang dinilai tidak terbuka. Ia menyebut ada keluhan bahwa informasi hanya diketahui pihak tertentu dan posisi pekerjaan tiba-tiba sudah terisi.
“Seringkali pengumuman loker itu tidak transparan hanya orang dalam yang tahu, lalu tiba-tiba posisi sudah terisi. Ini yang mereka minta untuk dibongkar,” tegasnya.
Politisi PKS itu menyatakan akan membawa tuntutan tersebut ke pembahasan di tingkat legislatif, dengan tujuan mendorong sistem rekrutmen di Kaltara agar lebih akuntabel dan berpihak pada pencari kerja lokal.
