Praxis Public Relations (PR) merilis hasil survei yang memotret persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, kualitas eksekutif dan legislatif, serta pola konsumsi media. Survei yang didukung Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) ini melibatkan 1.102 responden berusia 16–45 tahun di 12 kota di Indonesia.
Hasil survei menyimpulkan, kejujuran dan integritas menjadi kualitas yang dianggap paling penting untuk dimiliki tokoh pemerintah, baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Sebanyak 62,62% responden menempatkan kejujuran dan integritas sebagai kualitas utama bagi tokoh eksekutif, sementara untuk tokoh legislatif angkanya mencapai 76,40%.
Jika dilihat berdasarkan gender, survei mencatat perbedaan penekanan kualitas yang dianggap penting. Untuk tokoh pemerintahan, responden laki-laki menilai visi dan misi sebagai aspek penting (42,36%), sedangkan responden perempuan menempatkan etos kerja dan dedikasi sebagai hal krusial (44,68%).
Pola serupa juga terlihat pada penilaian terhadap tokoh legislatif. Responden laki-laki menilai visi dan misi sebagai kualitas penting (28,11%). Sementara itu, responden perempuan menilai etos kerja dan dedikasi (33,88%) serta empati (33,22%) sebagai aspek yang esensial.
Survei Praxis PR juga merekam tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Sebanyak 65,61% responden menyatakan belum puas dengan layanan pembangunan ekonomi pemerintah pusat. Pada saat yang sama, 65,06% responden menyebut belum puas dengan layanan infrastruktur dan layanan publik dari pemerintah daerah.
Untuk lembaga legislatif, 47,01% responden menyatakan belum puas terhadap layanan pembangunan ekonomi dari lembaga legislatif pusat. Adapun terkait lembaga legislatif daerah, 60,62% responden menyatakan belum puas terhadap layanan penanganan korupsi dan tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan kelompok generasi, survei mencatat 90,80% responden Gen Z belum puas terhadap sektor penegakan hukum di tingkat pemerintah pusat. Di sisi lain, 67,15% responden Gen Y dan 49,30% responden Gen X menilai sektor pembangunan ekonomi sebagai hal yang paling tidak memuaskan.
Survei ini juga menyoroti pola konsumsi konten politik. Hanya 36,12% responden yang mengonsumsi konten politik secara reguler. Praxis PR menyebut layanan pada sektor-sektor yang dinilai belum memuaskan justru merupakan layanan yang dianggap paling penting.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, mengatakan survei Praxis menggarisbawahi temuan survei KPPOD pada tahun sebelumnya. Ia berharap para pengambil kebijakan, terutama di level daerah, tetap memperhatikan isu kebijakan, khususnya pada 2023 dan menjelang Pemilu 2024.
Anggota Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto, menekankan pentingnya independensi media. Menurutnya, dari 10 elemen jurnalistik, aspek utama adalah independensi yang diikuti tanggung jawab kepada publik. Sejalan dengan itu, survei Praxis menemukan 57% responden menilai aspek independensi dari konten media perlu ditingkatkan, dan dianggap lebih esensial dibanding kecepatan penyebaran konten.
Director of Public Affairs Praxis PR sekaligus Wakil Ketua Umum PAFI, Sofyan Herbowo, menyatakan harapan agar hasil survei dapat menjadi katalisator perubahan ke arah positif, terutama menjelang tahun politik 2024. Ketua Umum PAFI, Agung Laksamana, menambahkan data hasil survei dapat dimanfaatkan bukan hanya oleh praktisi public affairs, tetapi juga sebagai tambahan informasi terkait kontestasi politik dan lanskap politik ke depan.
