Riset terbaru Policy Research Center (Porec) yang dirilis pada Maret 2026 menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam survei nasional terhadap 1.168 responden, Porec menemukan adanya persepsi kuat bahwa manfaat program lebih banyak dinikmati elite politik dan pengelola program ketimbang kelompok sasaran utama.
Berdasarkan hasil survei, 80,4 persen responden menyatakan telah menerima manfaat langsung dari MBG. Namun, temuan lain menunjukkan kekhawatiran terkait tata kelola dan distribusi manfaat program yang pada 2026 disebut menelan anggaran hingga Rp335 triliun dalam APBN.
Survei mencatat 88,5 persen responden menilai manfaat MBG lebih banyak mengalir kepada elite dan pengelola dapur MBG, bukan kepada anak-anak sebagai target utama. Rinciannya, 44,5 persen responden menyebut elite dan pejabat politik sebagai pihak yang paling diuntungkan, sementara 44 persen menunjuk pengelola dan mitra dapur SPPG. Adapun yang menilai anak-anak dan keluarga sebagai penerima manfaat utama hanya 6,5 persen.
Selain soal distribusi manfaat, Porec juga mencatat adanya penurunan kepercayaan publik terhadap program tersebut. Sebanyak 87 persen responden menyatakan percaya MBG rawan korupsi. Sementara itu, 79 persen menilai kualitas makanan sengaja diturunkan demi keuntungan oknum, dan 76 persen menyebut makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan.
Di lapangan, responden melaporkan sejumlah keluhan, mulai dari kualitas makanan yang dinilai tidak sesuai standar, proses yang dianggap tidak transparan, hingga dugaan mark-up anggaran dan permainan dalam distribusi. Sebagian responden juga menilai program sarat kepentingan politik dan minim pengawasan independen.
Porec menilai persoalan MBG tidak semata terkait aspek teknis implementasi, melainkan berkaitan dengan struktur kekuasaan yang timpang. Menurut temuan survei, model kebijakan yang disebut bersifat top-down, tertutup, dan berbasis jaringan kekuasaan dinilai membuka ruang rente, sehingga manfaat program tidak sepenuhnya sampai kepada kelompok yang seharusnya dilayani.
Dalam konteks dukungan publik, 80 persen responden menyatakan tidak mendukung MBG dilanjutkan tanpa perubahan, sedangkan sekitar 20 persen menyatakan masih mendukung. Porec juga mencatat 97,8 persen responden menyatakan akan mengambil tindakan, baik melalui media sosial, kanal resmi, maupun aksi kolektif seperti petisi dan advokasi.
Dalam rekomendasinya, Porec mendorong pemerintah menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh oleh lembaga independen. Porec menilai tanpa reformasi tata kelola dan peningkatan transparansi, program berisiko memperdalam ketimpangan serta memperbesar potensi penyalahgunaan anggaran negara.
