Hasil survei terbaru Nusantara Riset Indonesia menempatkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi, mencapai 27,25 persen. Di posisi berikutnya, Partai Golongan Karya (Golkar) meraih 15,67 persen, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar 15,17 persen.
Direktur Nusantara Riset Indonesia, Deni Yusup, menyatakan peta elektabilitas partai politik dalam survei tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan. Menurut dia, tingginya elektabilitas Gerindra tidak terlepas dari persepsi responden terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Tingginya elektabilitas tersebut tidak bisa dilepaskan dari persepsi publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sangat memuaskan oleh mayoritas responden,” kata Deni saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Dalam temuan survei, sebanyak 80,17 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, 7,33 persen menyatakan tidak puas dan 12,50 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Deni menilai angka tersebut menunjukkan kuatnya legitimasi politik pemerintah yang turut berdampak pada preferensi elektoral masyarakat.
Survei juga mencatat dominasi Gerindra yang konsisten pada sejumlah indikator lain, seperti kesukaan, kinerja, dan popularitas partai politik yang sama-sama berada di kisaran 27 persen. Deni menyebut kondisi ini memperlihatkan adanya korelasi kuat antara kinerja pemerintah dan pilihan politik masyarakat.
Adapun faktor yang paling dominan membentuk kepuasan publik adalah ketahanan energi, dengan persentase 19,17 persen. Deni menyebut capaian itu menempatkan sektor energi sebagai fondasi utama kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperkuat efek elektoral bagi partai pendukung utama pemerintahan.
Selain ketahanan energi, faktor lain yang turut memengaruhi kepuasan publik meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 18,33 persen, kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 17,92 persen, penegakan hukum 16,67 persen, ketahanan pangan 15,42 persen, serta sektor pendidikan dan sekolah rakyat sebesar 12,50 persen.
Meski demikian, survei ini juga mencatat sejumlah catatan kritis dari responden. Ketidakpuasan paling banyak dipicu isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum sebesar 13 persen. Sorotan lain tertuju pada regulasi yang dinilai belum maksimal (10 persen), koordinasi pemerintahan (9,50 persen), serta kebutuhan peningkatan kesejahteraan dan pembenahan pendidikan yang masing-masing berada di angka 9 persen.
Survei Nusantara Riset Indonesia dilaksanakan pada 13–22 April 2026 menggunakan metode multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi dan 518 kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh surveyor terlatih, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±2,9 persen. Komposisi responden terdiri dari 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.
