Survei nasional terbaru yang dirilis Nusantara Riset Indonesia (NRI) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden mencapai 80,17 persen. Sementara itu, 7,33 persen responden menyatakan tidak puas, dan 12,50 persen lainnya belum menentukan sikap atau tidak menjawab.
Dalam temuan survei tersebut, ketahanan energi menjadi faktor paling dominan yang mendorong kepuasan publik, dengan angka 19,17 persen. Hal ini mengindikasikan stabilitas energi menjadi isu yang paling dirasakan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan saat ini.
Selain ketahanan energi, beberapa faktor lain yang turut menopang kepuasan responden meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 18,33 persen, kepemimpinan Presiden Prabowo 17,92 persen, penegakan hukum 16,67 persen, ketahanan pangan 15,42 persen, serta sektor pendidikan dan sekolah rakyat sebesar 12,50 persen.
Meski tingkat kepuasan tergolong tinggi, survei juga mencatat sejumlah catatan kritis. Isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum disebut sebagai penyebab utama ketidakpuasan, dengan angka 13 persen. Responden juga menyoroti regulasi yang dinilai belum maksimal sebesar 10 persen, koordinasi pemerintahan 9,50 persen, serta isu kesejahteraan dan pendidikan yang masing-masing berada di angka 9 persen.
Survei NRI turut memuat simulasi elektabilitas partai politik. Partai Gerakan Indonesia Raya tercatat berada di posisi teratas dengan raihan 27,25 persen. Posisi berikutnya ditempati Partai Golongan Karya sebesar 15,67 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 15,17 persen. Sementara itu, partai lain seperti Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa berada di kelompok menengah.
Direktur NRI, Deni Yusup, menilai hasil survei menunjukkan ketahanan energi kini menjadi isu strategis yang berdampak langsung terhadap persepsi publik terhadap pemerintah. “Kombinasi berbagai kebijakan ini membentuk persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintah secara menyeluruh,” ujar Deni dalam keterangannya, Sabtu, 9 Mei 2026.
Ia juga menambahkan, konsistensi kebijakan di sektor energi dinilai akan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan ke depan.
