Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) menilai polarisasi politik di masyarakat masih terasa meski pemilihan presiden beberapa tahun lalu telah berlalu. Temuan ini didasarkan pada survei yang memotret sisa-sisa polarisasi Pilpres 2019, baik di ruang daring maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari.
Survei bertajuk “Polarisasi Politik di Indonesia: Mitos atau Fakta” dilakukan pada 6 Februari hingga 28 Februari 2023. Sebanyak 1.190 responden berusia 17 tahun ke atas dari 33 provinsi dilibatkan untuk melihat apakah polarisasi masih terjadi di tengah masyarakat.
Dalam pemaparan hasil survei, Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk menyebut polarisasi yang ditemukan bersifat nyata. Ia menjelaskan, responden cenderung terkelompok ke dalam dua kluster dengan proporsi yang relatif seimbang.
“Hasil survei menunjukkan masyarakat terpolarisasi menjadi 2 kelompok dengan ukuran proporsional yakni kluster 1 sebesar 57% versus kluster 2 sebesar 43%,” kata Hamdi Muluk saat pemaparan survei, Minggu (19/3), seperti dikutip dari Media Indonesia, Senin (27/3/2023).
Hamdi menjelaskan kluster pertama merupakan kelompok yang cenderung pro-pemerintah. Kelompok ini digambarkan pro-Jokowi dan relatif sekuler ke arah moderat. Mereka juga dinilai relatif puas terhadap kinerja pemerintah serta tidak memiliki prasangka terhadap kekuatan ekonomi asing.
Sementara itu, kluster kedua disebut sebagai kelompok yang tidak berpihak pada pemerintah. Kelompok ini memiliki ideologi politik dengan dimensi keagamaan, antara lain meyakini pemimpin harus seiman atau seagama, kebijakan publik perlu berlandaskan agama, serta mendukung sanksi punitif terhadap penista agama. Dalam kluster ini, dukungan terhadap perda syariah juga disebut tinggi. Berbeda dengan kluster pertama, kelompok ini dinyatakan tidak puas terhadap kebijakan maupun hasil pemerintah.
Meski demikian, Hamdi menambahkan terdapat indikasi kedua kluster cenderung mengembangkan emosi negatif terhadap kelompok yang tidak sejalan. Namun, ia menilai kecenderungan tersebut belum mengarah pada perilaku sosial yang bercorak kekerasan maupun segregasi sosial yang serius.
“Namun tentu kehati-hatian tetap diperlukan supaya implikasi tidak berkembang ke arah yang lebih serius,” ujarnya.
Peneliti Senior di Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menyampaikan bahwa polarisasi di tingkat masyarakat dapat bertahan meski di tingkat elite sudah terjadi rekonsiliasi. Menurutnya, temuan survei Laboratorium Psikologi Politik UI dapat menjadi peringatan menjelang pemilu berikutnya agar pihak-pihak terkait tidak memakai strategi yang memperuncing perpecahan.
Surokim menilai salah satu cara meminimalkan polarisasi adalah mendorong pembahasan program yang ditawarkan kepada masyarakat, bukan semata menitikberatkan pada figur kandidat. Jika fokus hanya pada sosok personal, ia menilai yang muncul adalah dinamika suka dan tidak suka.
“Pemilu ini harus kita dorong untuk menjadi pemilu programatik dan pemilu berintegritas dalam rangka salah satunya untuk mereduksi polarisasi,” kata Surokim, seperti dikutip dari Liputan6.
Ia juga mengingatkan dampak yang bisa muncul bila polarisasi terus dibiarkan. “Untuk apa kita menyelenggarakan pemilu mahal-mahal kalau kemudian hasilnya justru memicu konflik dan polarisasi yang kemudian bisa membahayakan keutuhan negara,” ujarnya.
