Hasil survei periodik Kompas pada Agustus 2023 mencatat menguatnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola bidang politik dan keamanan (polkam). Survei yang dilakukan Litbang Kompas melalui wawancara tatap muka pada 27 Juli–7 Agustus 2023 itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi.

Dalam temuan tersebut, 79,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah mengelola kondisi polkam dalam tiga bulan terakhir.

Lima indikator penilaian dan tren kenaikan apresiasi

Survei ini menggunakan lima indikator untuk membaca persepsi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang polkam, yakni kemampuan pemerintah dalam:

• menjamin rasa aman warga,
• menangani konflik antarkelompok,
• membangun toleransi,
• mengawasi jalannya pemerintahan, dan
• memberikan kebebasan berpendapat.

Dalam survei Kompas Agustus 2023, kelima indikator tersebut seluruhnya mengalami kenaikan apresiasi, dengan besaran bervariasi antara 1,2 persen hingga 5,9 persen.

Penilaian merata lintas generasi, pendidikan, dan wilayah

Berdasarkan kelompok usia, penilaian positif muncul relatif merata. Kepuasan dinyatakan oleh responden baby boomers berusia 50–65 tahun dan generasi X berumur 42–59 tahun (82,1 persen), generasi Z berusia 17–26 tahun (78,8 persen), serta generasi Y berumur 26–41 tahun (76,1 persen). Apresiasi juga muncul pada responden dari tingkat pendidikan rendah, menengah, hingga tinggi.

Secara kewilayahan, kepuasan responden tercatat di seluruh kawasan, dengan rincian: Bali–Nusa Tenggara (95 persen), Kalimantan (88,4 persen), Sulawesi (81,3 persen), Jawa (79,5 persen), Sumatera (72,8 persen), serta Papua–Maluku (66,7 persen).

Tertinggi di era Jokowi–Amin

Survei ini juga mencatat bahwa apresiasi terhadap kinerja polkam merupakan yang tertinggi pada era pemerintahan Jokowi–Amin. Jika dibandingkan dengan tiga bidang lain yang turut diukur—kesejahteraan sosial, hukum, dan ekonomi—kinerja polkam menunjukkan tren lebih tinggi. Apresiasi di bidang ini juga disebut selalu berada di atas tingkat kepuasan umum.

Indikator demokrasi menguat: toleransi dan kebebasan berpendapat

Penilaian publik pada Agustus 2023 terpantau paling tinggi pada indikator membangun sikap menghargai perbedaan dan menjamin kebebasan berpendapat. Dari sisi peningkatan, apresiasi terbesar tercatat pada upaya pemerintah mengawasi jalannya pemerintahan (naik 5,9 persen) dan menjamin kebebasan berpendapat (naik 4,9 persen).

Secara khusus, kemampuan pemerintah membangun sikap menghargai perbedaan menjadi indikator dengan penilaian paling apresiatif. Dalam tujuh survei terakhir sepanjang Oktober 2021–Agustus 2023, apresiasi publik terhadap langkah pemerintah menghadirkan semangat menghargai perbedaan di masyarakat tercatat dengan rerata 76,9 persen.

Apresiasi tersebut dikaitkan dengan sejumlah upaya pemerintah, antara lain penyusunan Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2020–2024, pembentukan Badan Moderasi Beragama di Kementerian Agama, serta gagasan Tahun Toleransi sejak 2022. Program moderasi beragama disebut bertujuan menghilangkan ujaran kebencian yang mengancam keharmonisan hidup umat beragama.

Langkah kebijakan terkait hak sipil, HAM, dan rasa aman

Survei ini memetakan pola penilaian publik yang mengapresiasi kinerja kabinet Jokowi–Amin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan melindungi hak warga negara. Salah satu perhatian publik tertuju pada perbaikan jaminan kebebasan berpendapat, yang dikaitkan dengan sejumlah kebijakan pemerintah.

Pada akhir Mei 2023, pemerintah merevisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), dengan menyelesaikan naskah akademik dan draf RUU ITE.

Upaya lain yang disebut sebagai penegakan hak sipil adalah langkah penyelesaian 11 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang pernah terjadi di Indonesia sejak 1965. Pada akhir Juni 2023, pemerintah mulai melakukan penyelesaian nonyudisial atas pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh.

Di luar isu hak sipil dan HAM, pemerintah juga dinilai mampu menjamin rasa aman warga dan mencegah ancaman perpecahan bangsa menjelang Pemilu 2024. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) disebut menunjukkan penurunan kasus serangan teror di Indonesia hingga 89 persen pada periode 2016–2023. Situasi kondusif itu juga disebut memungkinkan pemerintah menggelar kegiatan internasional, seperti pertemuan ASEAN Plus Three Menteri Luar Negeri (APT) pada Juli 2023.

Kepercayaan publik dan harapan menjaga demokrasi

Temuan survei ini juga dibaca sebagai sinyal harapan publik agar pemerintah menjaga komitmen pada demokrasi. Peningkatan apresiasi yang lebih dominan pada aspek penguatan demokrasi—seperti kebebasan sipil dan pengawasan jalannya pemerintahan—menunjukkan pemenuhan hak politik warga turut menentukan citra pemerintahan.

Dua survei sebelumnya disebut memperlihatkan kecenderungan bahwa ketika demokrasi dianggap tercederai, tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah menurun. Penurunan kepercayaan sempat terjadi pada April 2022 saat muncul polemik usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Tren serupa disebut muncul pada Mei 2023 akibat rentetan kasus pengaduan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang berulang, terutama terkait penggunaan UU ITE.

Tantangan menjelang Pemilu 2024

Menjelang tahapan Pemilu 2024, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari peredaran berita bohong (hoaks) hingga komodifikasi politik yang dinilai dapat mengancam persatuan bangsa dan memicu gejolak politik.

Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, terdapat 85 pasangan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada September 2023. Sementara dari sisi penganggaran, KPU menyebutkan bahwa hingga awal Agustus 2023 baru 61 dari total 545 pemerintah daerah yang telah menyepakati anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024.

Survei juga mencatat masalah polkam yang dianggap paling mendesak oleh responden saat ini adalah konflik antarkelompok dan separatisme. Indikator ini menjadi yang terendah dalam penilaian, dengan apresiasi 58,3 persen.

Dengan melihat wilayah yang mencatat penilaian paling rendah (Papua–Maluku), survei ini mengindikasikan keamanan di Papua masih menjadi tantangan. Hingga semester I-2023, serangan kelompok bersenjata di Papua disebut mencapai 75 kasus dan mengakibatkan 17 orang meninggal.

Stabilitas dan komitmen demokrasi

Stabilitas politik dan keamanan disebut sebagai variabel penting bagi jalannya program pemerintahan. Namun, survei ini juga menegaskan bahwa stabilitas memerlukan komitmen pemerintah dalam menjamin HAM, kebebasan sipil, dan toleransi di masyarakat.

Di sisa satu tahun usia kabinet, komitmen tersebut dinilai perlu terus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus merawat keberlanjutan demokrasi.