Data Democracy Index 2021 menempatkan Indonesia dalam kategori “demokrasi yang cacat” dengan skor 6,71. Salah satu faktor yang disebut memengaruhi kondisi tersebut adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sebagaimana tercermin dalam indikator demokrasi pada komponen kebijakan pemerintah.
Isu ketidakpercayaan publik ini kembali mengemuka setelah Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis temuan terbaru mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menyatakan bahwa lembaga yang dinilai paling rendah tingkat kepercayaannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik. “Secara keseluruhan, penilaian tingkat kepercayaan paling rendah masih ditujukan masyarakat kepada DPR dan partai politik,” ujar Djayadi Hanan dalam keterangan daring, Minggu, 9 April 2023.
Dalam hasil survei tersebut, DPR disebut sebagai salah satu lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah. Tingkat kepercayaan terhadap DPR tercatat 5 persen. Sementara itu, 44 persen responden menyatakan “cukup percaya”, 29 persen “kurang percaya”, dan 14 persen “tidak percaya sama sekali”.
Gambaran serupa juga muncul dalam Survei Edelman Trust Barometer di 28 negara yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi bisnis lebih tinggi dibanding pemerintah. Responden di 22 negara, termasuk Indonesia, memperlihatkan kepercayaan terhadap bisnis yang lebih tinggi daripada terhadap pemerintah.
Di tengah kondisi tersebut, perhatian juga tertuju pada Generasi Z yang dinilai masih banyak menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Sebagai kelompok usia muda yang dominan, sikap Gen Z dipandang penting dalam membaca arah kepercayaan publik ke depan.
Sejumlah faktor disebut dapat memengaruhi rendahnya kepercayaan Generasi Z terhadap pemerintah. Pertama, maraknya kasus korupsi. Persepsi bahwa korupsi terjadi di lingkungan pemerintahan dinilai dapat menggerus keyakinan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan publik. Salah satu contoh yang disebut adalah kasus kelangkaan minyak goreng pada 2022 yang kemudian diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan “mafia” minyak goreng. Dari penyelidikan itu, KPK menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, sebagai tersangka dalam kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil (CPO) atau korupsi pengadaan minyak goreng.
Kedua, persoalan ketidaktransparanan. Kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah dinilai dapat membuat Gen Z merasa tidak memiliki akses memadai untuk memahami dan menilai kebijakan. Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Dr. Zainal Arifin Muhtar, SH, LLM., menekankan tiga hal yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik, yakni transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Ia menilai, jika ketiganya tidak dijalankan, kebijakan pemerintah rawan tindakan koruptif. “Otoritas besar tapi minus transparansi dan akuntabilitas, bisa menimbulkan tindakan koruptif,” katanya.
Ketiga, anggapan tentang ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan masalah mendesak. Bila Gen Z menilai pemerintah tidak efektif menangani persoalan seperti pengangguran, ketimpangan sosial, atau perubahan iklim, kepercayaan dapat menurun karena muncul kekecewaan terhadap kemampuan pemerintah menghadirkan solusi.
Keempat, minimnya representasi dan partisipasi masyarakat. Ketika Generasi Z merasa suara dan kepentingannya tidak terwakili atau diabaikan, mereka dapat merasa terasing dari proses politik. Contoh yang disebut adalah kasus Bima Yudho yang mengkritik kondisi jalan rusak di Lampung, yang kemudian membuat pihak Bima dan keluarganya sempat merasa diintimidasi oleh pemerintah setempat.
Kelima, perbedaan nilai dan harapan. Generasi Z kerap memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Jika pemerintah dinilai tidak memperhatikan isu-isu yang dianggap penting oleh Gen Z atau tidak memenuhi harapan mereka, hal itu dapat memicu ketidakpuasan dan berujung pada penurunan kepercayaan.
Meski demikian, tidak semua Generasi Z bersikap tidak percaya terhadap pemerintah. Sebagian anak muda masih memiliki keyakinan dan terlibat aktif dalam proses politik. Faktor-faktor di atas disebut sebagai sejumlah penyebab yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan, sementara pengalaman dan sudut pandang setiap individu maupun kelompok dapat berbeda.
