Indonesia masuk kategori negara dengan demokrasi yang cacat berdasarkan Democracy Index 2021 dengan skor 6,71. Salah satu faktor yang kerap dikaitkan dengan kondisi tersebut adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama pada komponen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Isu ketidakpercayaan ini dinilai penting karena berpengaruh pada upaya memperbaiki kualitas demokrasi. Dalam konteks itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap sejumlah lembaga negara.

DPR dan Partai Politik Paling Rendah Dipercaya

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyampaikan bahwa penilaian tingkat kepercayaan paling rendah dari masyarakat masih ditujukan kepada DPR dan partai politik.

"Secara keseluruhan, penilaian tingkat kepercayaan paling rendah masih ditujukan masyarakat kepada DPR dan partai politik," ujar Djayadi Hanan kepada wartawan secara daring, Minggu, 9 April 2023.

Dalam survei tersebut, DPR disebut sebagai salah satu lembaga dengan tingkat kepercayaan paling rendah. Tingkat kepercayaan terhadap DPR tercatat 5 persen. Rinciannya, 44 persen responden menyatakan cukup percaya, 29 persen kurang percaya, dan 14 persen tidak percaya sama sekali.

Kepercayaan pada Bisnis Lebih Tinggi daripada Pemerintah

Selain survei LSI, temuan lain datang dari Edelman Trust Barometer yang dilakukan di 28 negara. Hasilnya menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi bisnis lebih tinggi dibanding pemerintah. Responden di 22 negara, termasuk Indonesia, menyatakan kepercayaan terhadap bisnis lebih tinggi daripada terhadap pemerintah.

Gen Z Dinilai Masih Banyak yang Tidak Percaya pada Kebijakan Pemerintah

Dalam pemberitaan ini, Generasi Z disebut sebagai kelompok yang masih banyak tidak percaya pada kebijakan pemerintah saat ini. Gen Z juga digambarkan sebagai generasi muda yang sangat dominan di Indonesia.

Sejumlah faktor dinilai berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan tersebut, di antaranya persoalan korupsi dan ketidaktransparanan.

Faktor yang Disebut Mendorong Rendahnya Kepercayaan

• Kasus korupsi. Korupsi disebut sebagai faktor utama yang dapat merusak kepercayaan Gen Z terhadap pemerintah. Persepsi bahwa korupsi merajalela dapat membuat generasi muda meragukan apakah pemerintah bertindak untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.
• Contoh kasus terkait minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng pada 2022 disebut menjadi salah satu contoh yang memicu perhatian publik. Dalam kasus ini, KPK mengusut dugaan adanya "mafia" minyak goreng setelah menerima laporan masyarakat. Dari penyelidikan tersebut, KPK menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, sebagai tersangka dalam kasus korupsi Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil atau korupsi pengadaan minyak goreng.
• Ketidaktransparanan. Masalah ketidaktransparanan juga disebut sebagai salah satu penyebab turunnya kepercayaan, meski uraian rinci terkait faktor ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam data yang tersedia.

Rangkaian temuan survei dan contoh kasus tersebut menggambarkan tantangan kepercayaan publik terhadap institusi politik dan pemerintah. Rendahnya kepercayaan, terutama di kalangan generasi muda, menjadi catatan penting dalam upaya memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.