Indikator Politik Indonesia mencatat semakin banyak masyarakat yang merasa harga kebutuhan pokok kian sulit dijangkau. Dalam survei yang dilakukan pada April 2026, sebanyak 54,6 persen responden menyatakan harga kebutuhan pokok saat ini lebih tidak terjangkau dibandingkan tahun lalu.
Dari angka tersebut, 16,2 persen responden menilai harga kebutuhan pokok jauh lebih tidak terjangkau, sementara 38,4 persen menyebut lebih tidak terjangkau. Adapun 31,7 persen responden mengatakan tidak ada perubahan.
Sementara itu, responden yang merasa harga kebutuhan pokok lebih terjangkau tercatat 12,8 persen. Rinciannya, 11,4 persen menyebut lebih terjangkau dan 1,4 persen menyatakan jauh lebih terjangkau.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan temuan ini perlu segera ditangani oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Ia mengingatkan, persepsi publik terkait keterjangkauan harga kebutuhan pokok berpotensi menjadi masalah serius apabila tidak segera direspons.
“Jadi makin lama makin banyak publik yang merasa harga-harga kebutuhan pokok sekarang makin less affordable. Kalau misalnya ini tidak segera ditangani, saya khawatir jadi bom waktu,” ujarnya dalam acara Economic Forum 2026 di Kempinski, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Burhanuddin menjelaskan, mayoritas responden yang menilai kebutuhan pokok makin sulit dijangkau mengaitkannya dengan kenaikan harga barang sekaligus penurunan pendapatan rumah tangga. Ia juga menyebut ada sekitar 40 persen dari kelompok tersebut yang menilai kenaikan harga sembako dipicu oleh tekanan dua faktor sekaligus.
Ia menambahkan, kondisi itu sejalan dengan temuan survei yang menunjukkan isu ekonomi kini menjadi perhatian utama masyarakat dibandingkan isu politik. Menurutnya, persepsi publik terhadap kondisi politik turut dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam beberapa bulan terakhir, Burhanuddin menyebut persepsi positif publik terhadap kondisi ekonomi nasional mulai menurun. Ia menekankan pentingnya pemerintah memahami bahwa persepsi ekonomi berpengaruh besar terhadap situasi politik.
“Yang paling penting untuk dipahami oleh pemerintah adalah kondisi politik itu sangat ditentukan oleh persepsi ekonomi. Jadi ekonomi matters more than politik. Jadi kalau misalnya isu ekonomi tidak segera ditangani, maka itu bisa menjadi bom waktu dan tren positif politik juga mengalami penurunan,” tuturnya.
