Jakarta — Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada awal 2026 menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga yang paling dipercaya publik. Dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan terhadap TNI tercatat mencapai 93 persen.
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa angka 93 persen itu terdiri atas 15 persen responden yang menyatakan sangat percaya dan 78 persen cukup percaya. Namun ia menilai tingkat kepercayaan terhadap TNI mengalami penurunan dibandingkan survei sebelumnya, meski masih berada di atas 90 persen.
“Sebenarnya agak sedikit turun trust terhadap TNI ini, meskipun masih di atas 90 persen,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers hasil survei di Jakarta, Minggu.
Selain TNI, survei itu juga menempatkan Presiden sebagai lembaga paling dipercaya kedua. Posisi berikutnya ditempati Kejaksaan Agung, disusul Mahkamah Konstitusi, Pengadilan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berada di peringkat terbawah dalam daftar lembaga yang dipercaya.
Burhanuddin menilai penurunan kepercayaan terhadap TNI berkaitan dengan indikasi meluasnya peran TNI di luar urusan pertahanan. Ia menyebut adanya indikasi keterlibatan TNI dalam program MBG dan Koperasi Merah Putih, serta urusan non-pertahanan lainnya.
“Kan sudah ada indikasi TNI masuk ke MBG, masuk ke Koperasi Merah Putih, dan seterusnya ya. Semakin TNI ikut terlibat urusan non-pertahanan ya,” kata dia.
Ia menambahkan, TNI perlu melakukan koreksi agar tidak terlalu terlibat dalam urusan sipil.
Survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden pada 15–21 Januari 2026 dengan metode wawancara tatap muka. Indikator menyebut tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen.
