JAKARTA — Kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) belakangan menjadi sorotan publik. Sejumlah pengamat menilai gaya kepemimpinannya kerap menonjolkan pencitraan dan publisitas melalui konten digital.
Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS) Indonesia, Yusuf Blegur, mengatakan publik perlu belajar dari pengalaman gaya pencitraan yang pernah melekat pada Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Menurut Yusuf, gaya kepemimpinan KDM kerap dikaitkan dengan pola “blusukan” yang dulu identik dengan Jokowi.
KDM juga dinilai aktif memanfaatkan media sosial untuk membangun citra dan berkomunikasi dengan publik. Karena itu, sebagian masyarakat menjulukinya sebagai “Jokowi Jilid 2” atau versi Sunda.
Meski sama-sama menampilkan interaksi kerakyatan yang dapat memunculkan simpati publik, Yusuf menilai ada perbedaan pendekatan. Jokowi disebut cenderung memakai jalur birokrasi dan dialog bertahap, sementara KDM dinilai kerap mengeksekusi kebijakan secara spontan di lokasi, yang terkadang memicu kontroversi.
“Namun demikian, kami menilai bahwa populisme instan karena aksi bagi-bagi bantuan atau sidak viral tidak otomatis menyelesaikan akar masalah struktural, seperti kemiskinan sistemik dan kualitas hidup jangka panjang,” kata Yusuf kepada Mediakarya di Kota Bekasi, Senin (10/8/2026).
Yusuf menilai gaya kepemimpinan KDM lebih menonjolkan kedekatan emosional dan publisitas berbasis konten ketimbang pengujian kebijakan yang sistematis. Ia mengingatkan, pendekatan visual dan viral berisiko membuat persoalan pembangunan yang kompleks dipersempit cara pandangnya, sementara tindakan cepat yang ditampilkan lewat konten dapat dipersepsikan melompati prosedur administrasi formal.
Menurut Yusuf, keberhasilan kepala daerah tidak bisa diukur dari popularitas, elektabilitas, atau konten viral semata. Ia menekankan perlunya menguji kinerja melalui indikator seperti penurunan kemiskinan dan pengangguran riil, serta perbaikan kualitas hidup warga.
“Konten di medsos memaki-maki supir atau bawahannya di lapangan tidak menjadi tolak ukur keberhasilan KDM dalam memimpin Jabar. Akan tetapi publik perlu mempertanyakan apakah angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat benar-benar berkurang secara signifikan sejak dipimpin KDM,” ujar Yusuf.
Yusuf juga menyinggung pengalaman publik terhadap Jokowi saat memimpin DKI Jakarta, yang disebut membangun citra sebagai “wong ndeso” melalui blusukan, namun pada akhirnya maju sebagai calon presiden meski sempat mengelak. Mantan aktivis 98 itu menilai KDM memiliki kemiripan dalam upaya membangun citra sebagai kepala daerah yang peduli rakyat, termasuk saat memberikan bantuan atau melakukan kunjungan lapangan yang kerap disertai tim kameramen untuk kebutuhan konten media sosial.
Ia menegaskan, tingginya tingkat kepuasan dan viralitas di media sosial belum tentu sejalan dengan indikator makro. Yusuf mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Jawa Barat belum masuk jajaran 10 besar provinsi dengan kualitas hidup terbaik. Ia juga menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat berada di peringkat ke-15 nasional dengan skor 75,90.
“Oleh karena itu, keberhasilan pemimpin harus diuji secara adil melalui penurunan angka kemiskinan, pengangguran, serta penciptaan lapangan kerja secara masif, bukan sekadar dari aksi bantu warga yang viral di depan kamera,” kata Yusuf.
Sebelumnya, pengamat politik Adi Prayitno juga mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak “ilusi media sosial”. Menurutnya, aksi KDM membantu satu atau dua orang yang viral memang baik, tetapi tidak bisa dianggap sebagai solusi tuntas untuk persoalan kemiskinan dan pengangguran yang menyangkut jutaan warga Jawa Barat.
“Aksi sosial personal tidak sama dengan penyelesaian masalah sistemik,” ujar Adi seperti dikutip Mediakarya.
Pernyataan Adi turut memicu respons warganet. Salah satunya akun matcha.tea.1402 menilai KDM tidak menyelesaikan masalah secara struktural atau sistemik sebagai gubernur dan lebih banyak menangani satu-dua kasus yang kemudian diviralkan. Akun itu mencontohkan isu sampah sungai dan pembongkaran bangunan di Bekasi, namun menilai tidak ada aturan tegas terkait pengerukan atau reklamasi sungai di Jawa Barat.
“Ya cuma satu sungai itu aja yang dia urusin. Sementara hal lain juga sama. Satu tempat dia urusin, seolah-oleh sudah kerja buat se-Jabar,” tulis akun tersebut.
