Lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyatakan mayoritas publik menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggunakan pendekatan tata kelola militeristik.
Dalam survei CELIOS terhadap 1.338 responden, sebanyak 63% menyatakan pemerintahan Prabowo–Gibran menerapkan pendekatan militeristik dalam menjalankan kekuasaan. Sementara itu, 24% responden menyatakan tidak sependapat dan 13% lainnya menjawab tidak tahu.
CELIOS menjelaskan pertanyaan survei yang diajukan kepada responden berbunyi: “Apakah menurut Anda Prabowo–Gibran menerapkan pendekatan militeristik dalam tata kelola pemerintahan?” dengan opsi jawaban “Iya”, “Tidak”, dan “Tidak tahu”. Keterangan hasil survei itu dikutip pada Senin, 20 Oktober 2025.
Survei tersebut merupakan bagian dari evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, yang menyoroti persepsi publik terhadap arah kebijakan ekonomi, politik, dan tata kelola pemerintahan. Menurut CELIOS, temuan ini menunjukkan kuatnya persepsi publik bahwa tata kelola pemerintahan dalam satu tahun terakhir berlangsung dengan sentralisasi kekuasaan yang bercorak militeristik. Model seperti ini, menurut CELIOS, dinilai menyebabkan penyempitan ruang partisipasi sipil dalam kebijakan publik.
Selain mengukur persepsi publik terhadap karakter pemerintahan, CELIOS juga melakukan survei expert judgment terkait kinerja para menteri dan kepala badan di bidang sosial serta politik. CELIOS melaporkan adanya dominasi penilaian negatif terhadap sejumlah menteri.
Dalam hasil itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memperoleh skor -14 dan berada di tiga terbawah. Penilaian negatif juga tercatat pada Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan skor -15. Sementara Menteri Kebudayaan Fadli Zon menempati posisi terendah dengan selisih skor -39.
CELIOS menyebut skor negatif tersebut menandakan rendahnya tingkat kepuasan terhadap para menteri yang berurusan dengan isu komunikasi publik, pertahanan, dan kebudayaan. Lembaga itu juga mencatat penilaian terhadap Sjafrie menggambarkan persepsi publik yang kritis terhadap cara Kementerian Pertahanan menjalankan fungsinya di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama di tengah sorotan atas pendekatan militeristik dalam tata kelola negara.
Di luar temuan survei CELIOS, Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan kecenderungan kuat rekonsolidasi militerisme. “Pemerintah bersama DPR justru mengambil langkah-langkah yang mendorong dominasi peran militer di ranah sipil, baik secara legal-normatif maupun faktual-implementatif,” kata Ardi saat ditemui di Jakarta Selatan, 17 Oktober 2025.
Ardi, yang berfokus pada isu keamanan, menyebut kebijakan pertahanan dan keamanan selama satu tahun terakhir menandai kemunduran serius agenda reformasi militer. “Pemerintah bukan hanya gagal melanjutkan reformasi TNI, tetapi juga memperkuat militerisme dan mengembalikan peran militer dalam berbagai aspek kehidupan bernegara,” ujarnya.
