Direktur Eksekutif Suara Politik Publik (SPP) Asrudin Azwar mengimbau partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk mengedepankan kampanye yang sehat. Ia menilai pengalaman Pemilu 2014 dan 2019 yang rawan gesekan semestinya menjadi pelajaran agar kontestasi berjalan lebih tertib dan tidak memicu konflik.
Asrudin meminta partai-partai tidak lagi melakukan manuver politik ilegal yang dinilai merugikan publik serta merusak demokrasi. Menurut dia, sudah saatnya parpol berkontestasi dengan mengedepankan visi dan misi, serta berorientasi pada kepentingan publik di atas kepentingan politik sesaat.
Ia menyatakan kekhawatirannya apabila perkembangan politik belakangan dibiarkan, karena dapat membuat politik Indonesia tidak mengalami perubahan mendasar. Asrudin menilai politik berpotensi lebih didominasi sikap oportunistik ketimbang altruistik.
Pernyataan tersebut disampaikan Asrudin saat menanggapi kemunculan sejumlah baliho di beberapa wilayah yang menurutnya merugikan tokoh politik dari Partai Gerindra. Ia menyebut baliho itu menampilkan foto Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto bersalaman, disertai kutipan yang dikaitkan dengan Prabowo bertuliskan, “Saya mengakui kepemimpinan kenegaraan Pak Jokowi.”
Asrudin menegaskan pemasangan baliho tersebut, menurutnya, bukan berasal dari Gerindra dan bukan bagian dari program kampanye partai itu. Ia menyebut hal tersebut dilakukan oleh “tangan tak terlihat” dalam politik.
Karena itu, Asrudin menyatakan mendukung langkah Gerindra untuk membawa persoalan baliho tersebut ke jalur hukum melalui Kepolisian Daerah (Polda) masing-masing. Ia juga menilai langkah penegakan hukum dapat menjadi kesempatan bagi aparat untuk memperbaiki citra dengan menangkap pihak yang menyebarkan baliho serta mencegah manuver politik yang berpotensi merusak demokrasi.
