Public speaking tidak hanya soal kemampuan berbicara di depan banyak orang, melainkan juga cara menyampaikan pesan, merangkul pendengar, dan menghadirkan empati kepada masyarakat. Namun, kualitas komunikasi publik sejumlah pejabat di Indonesia kerap menuai sorotan, bukan karena dianggap menginspirasi, melainkan karena pernyataan yang dinilai sembrono dan memicu keresahan.
Dalam tulisan opini yang dimuat di platform blog Kompasiana, penulis menilai sejumlah celetukan pejabat terdengar kasar, arogan, atau merendahkan. Salah satu contoh yang disorot adalah pernyataan elite politik yang menyarankan masyarakat “ngerebus atau mengukus” di tengah kelangkaan minyak goreng, harga yang mahal, dan antrean panjang. Alih-alih menawarkan solusi, pernyataan tersebut dipandang meremehkan kesulitan yang dirasakan warga.
Contoh lain yang disinggung adalah usulan menaikkan anggaran tunjangan sewa rumah dinas agar anggota DPR dapat menyewa rumah di sekitar Gedung DPR dengan alasan menghindari kemacetan. Menurut penulis, persoalan yang seharusnya menjadi perhatian adalah penyebab kemacetan dan upaya mencari solusi bersama agar lalu lintas lebih lancar bagi semua orang, bukan menciptakan kenyamanan bagi segelintir pejabat.
Penulis juga menilai pernyataan-pernyataan semacam itu memperlihatkan jarak pengalaman antara pejabat dan warga. Dalam pandangannya, banyak pejabat tidak menjalani situasi yang sehari-hari dihadapi masyarakat, seperti mengantre kebutuhan pokok, terjebak macet, atau kesulitan memperoleh transportasi umum yang layak. Akibatnya, empati dalam komunikasi publik dinilai kerap absen.
Kondisi tersebut, menurut penulis, membuat public speaking yang semestinya mendekatkan pejabat dengan rakyat justru berubah menjadi “public mocking” karena dianggap menyinggung perasaan publik. Ia menilai solusi seperti perbaikan transportasi umum lebih masuk akal dibanding langkah yang berfokus pada kenyamanan pejabat.
Penulis juga mengaitkan kemunculan blunder komunikasi yang berulang dengan proses politik yang dinilai lebih menonjolkan popularitas ketimbang kompetensi. Dalam pandangannya, sebagian pejabat atau anggota legislatif naik ke panggung politik karena dikenal, bukan karena dinilai mampu menangani persoalan kebijakan yang kompleks. Ketika menghadapi masalah rumit, respons yang muncul pun dianggap dangkal, dan komunikasi publik tidak lagi berfungsi sebagai sarana merangkul masyarakat.
Tulisan tersebut kemudian mempertanyakan mengapa kondisi ini terus terjadi, sekaligus menyoroti pentingnya empati dan kemampuan komunikasi yang lebih bertanggung jawab dalam penyampaian pesan pejabat kepada publik.
