Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis kembali memantik perdebatan di ruang publik. Dalam enam bulan pertama tahun 2026, Presiden disebut telah tiga kali berkunjung ke negara tersebut. Frekuensi perjalanan luar negeri itu menuai kritik, terutama karena terjadi saat ekonomi nasional dinilai sedang menghadapi berbagai tekanan.

Perdebatan mengenai perjalanan presiden tidak semata berkaitan dengan agenda diplomasi, melainkan juga mencerminkan pertanyaan yang lebih luas: seberapa mampu negara membaca situasi dan mengelola masa depan ekonomi. Pertanyaan itu muncul di tengah meningkatnya kecemasan sebagian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.

Nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Kelas menengah mulai mengeluhkan daya beli yang menurun, sementara dunia usaha menghadapi ketidakpastian global. Pada saat yang sama, pemerintah menjalankan sejumlah program ambisius yang membutuhkan pembiayaan besar.

Dalam konteks tersebut, sebagian masyarakat memandang intensitas perjalanan luar negeri presiden kurang sensitif terhadap kegelisahan ekonomi yang berkembang. Di sisi lain, kunjungan kenegaraan juga berpotensi menghasilkan kesepakatan strategis bernilai besar. Pemerintah dapat berargumen bahwa Presiden sedang memperjuangkan kepentingan nasional di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.

Namun, dalam politik, persepsi kerap menjadi faktor yang sama pentingnya dengan substansi. Diplomasi luar negeri dapat menghasilkan peluang investasi, tetapi bila publik tidak percaya pemerintah memiliki arah yang jelas dan kemampuan mengelola tantangan ekonomi, persepsi negatif dapat membebani kondisi ekonomi yang juga dipengaruhi oleh kepercayaan pasar.

Pelemahan rupiah sering dijelaskan sebagai dampak faktor eksternal, seperti penguatan dolar AS, kebijakan suku bunga Federal Reserve, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Penjelasan ini dinilai tidak keliru, tetapi dianggap belum sepenuhnya memadai. Dalam beberapa bulan terakhir, rupiah disebut berada di bawah tekanan yang relatif lebih besar dibandingkan sejumlah mata uang di kawasan.

Reuters mencatat sentimen negatif terhadap rupiah mencapai level tertinggi sejak 2022. Dalam laporan itu, sebagian pelaku pasar mengaitkan sentimen tersebut dengan kekhawatiran terhadap prospek fiskal, independensi bank sentral, dan transparansi pasar modal Indonesia.

Dalam ekonomi modern yang saling terhubung, nilai tukar mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika investor menilai suatu negara memiliki arah pembangunan yang jelas, disiplin fiskal yang kuat, dan institusi publik yang kredibel, mereka cenderung mempertahankan investasinya meski terjadi gejolak global. Sebaliknya, keraguan atas arah kebijakan dapat memicu reaksi pasar lebih cepat daripada indikator ekonomi lainnya.

Di tingkat rumah tangga, sebagian masyarakat mungkin tidak mengikuti laporan fiskal atau teori ekonomi. Namun, mereka merasakan dampak langsung seperti kenaikan harga barang, meningkatnya biaya pendidikan, dan sulitnya mencari pekerjaan. Ketika pengalaman tersebut tidak sejalan dengan narasi optimistis pemerintah, ketidakpercayaan publik berpotensi menguat.

Pemerintah saat ini menjalankan berbagai program, mulai dari makan bergizi gratis, pembangunan perumahan rakyat, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, hingga ketahanan pangan. Dari sisi anggaran, negara tetap memainkan peran strategis lewat subsidi energi, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Meski demikian, publik mempertanyakan bagaimana program-program tersebut akan dibiayai, bagaimana prioritas ditentukan, serta bagaimana keberlanjutan fiskal dijaga. Setiap kebijakan publik pada akhirnya merupakan pilihan politik; setiap rupiah yang dialokasikan untuk satu program berarti tidak digunakan untuk program lainnya. Karena itu, publik dan pasar menunggu keterkaitan yang lebih jelas antara belanja negara, sumber pembiayaan, target pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan.

Perdebatan juga terkait dengan fase pembangunan yang dinilai memasuki babak baru. Jika pada dekade sebelumnya pembangunan infrastruktur menjadi narasi utama, kini masyarakat menunggu jawaban tentang visi ekonomi dan strategi pemerintah: bagaimana meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat basis manufaktur, serta mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan energi.

Dari perspektif politik, presiden tidak hanya dipandang sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga simbol negara. Karena itu, tindakan presiden kerap dimaknai melampaui tujuan administratif. Di tengah ketidakpastian ekonomi, masyarakat menilai apa yang dianggap penting oleh pemerintah. Ketika presiden sering berada di luar negeri sementara keresahan ekonomi meningkat, muncul pertanyaan tentang prioritas—pertanyaan yang mungkin tidak selalu adil, tetapi nyata dalam persepsi publik.

Dalam situasi ini, pemerintah dinilai perlu mengomunikasikan arah dan strategi kebijakan secara konsisten dan meyakinkan. Salah satu yang ditunggu publik adalah penjelasan lebih rinci mengenai pembiayaan program prioritas seperti makan bergizi gratis, termasuk bagaimana menjaga ruang fiskal agar tidak mengganggu pendidikan, kesehatan, dan investasi produktif lainnya.

Kepercayaan publik, sebagaimana digambarkan dalam tulisan Francis Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, dipandang sebagai modal sosial yang menentukan kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dan berkembang. Dalam konteks ekonomi, kepercayaan bahkan kerap disebut lebih berharga daripada cadangan devisa: ketika kepercayaan kuat, modal dapat masuk bahkan sebelum hasil pembangunan terlihat; ketika kepercayaan melemah, pasar dapat bereaksi sebelum krisis benar-benar terjadi.

Indonesia dinilai tidak mungkin menarik diri dari percaturan global. Diplomasi aktif tetap dibutuhkan untuk mengamankan investasi, perdagangan, teknologi, energi, dan kepentingan strategis lainnya. Namun, diplomasi yang aktif dipandang perlu berjalan seiring dengan upaya membangun keyakinan di dalam negeri, termasuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bergerak ke luar, tetapi juga mendengar kegelisahan yang tumbuh di dalam.

Pada akhirnya, tantangan utama pemerintah bukan sekadar menjawab kritik atas frekuensi kunjungan luar negeri presiden, melainkan membangun dan merawat kepercayaan publik bahwa Indonesia memiliki arah dan kebijakan ekonomi yang jelas di tengah ketidakpastian global. Dalam ekonomi yang saling terhubung—sebagaimana tercermin dalam pergerakan rupiah—yang diperebutkan bukan hanya narasi optimistis dan angka statistik, melainkan keyakinan kolektif bahwa negara memiliki kapasitas, arah, dan kepemimpinan untuk menghadapi masa depan yang semakin tidak pasti.