Pada Sabtu, 1 Agustus 2026, sedikitnya 19 warga Palestina dilaporkan tewas dalam rentetan serangan udara Israel di berbagai wilayah Jalur Gaza. Korban akhir pekan itu disebut mencapai 26 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Serangan tersebut terjadi dua hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan apa yang ia sebut sebagai “kesepakatan bersejarah” mengenai pelucutan senjata Hamas, yang digadang-gadang membuka jalan menuju fase kedua gencatan senjata Oktober 2025.

Kontras antara pernyataan diplomatik dari Washington dan situasi di lapangan kembali mencuat. Saat kesepakatan dipromosikan sebagai kemajuan, pemakaman jenazah korban baru berlangsung di Rumah Sakit Al-Aqsa Martyrs, Deir el-Balah, pada hari yang sama pengumuman itu disampaikan.

Di tengah perbedaan tajam antara narasi politik dan realitas konflik, muncul pertanyaan mengapa jeda antara pengumuman “kemajuan” dan eskalasi kekerasan terus berulang, serta siapa yang diuntungkan dari tertundanya implementasi kesepakatan.

Sejumlah pengamat menilai dinamika politik domestik Israel ikut membentuk pola ini, terutama menjelang pemilu yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026. Namun, penilaian tersebut bersifat interpretatif dan tidak pernah dinyatakan secara eksplisit oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Yang dapat dicatat secara faktual adalah rangkaian sikap dan tindakan: serangan yang meningkat setelah peta jalan diumumkan, penolakan menarik pasukan dari area yang disebut mencakup sekitar 52 persen wilayah Gaza, serta keberatan terhadap keterlibatan Qatar dan Turki dalam mekanisme verifikasi.

Artikel ini juga menyoroti bahwa kebuntuan tidak hanya terjadi di satu pihak. Hamas menghadapi tekanan internal dan syarat-syarat yang dipandang krusial sebelum melangkah, sementara posisi Washington sebagai mediator turut dipertanyakan karena bahasa dan sikap yang dinilai tidak tegas.

Kesepakatan di atas kertas, serangan di lapangan

Kesepakatan yang diumumkan pada 30 Juli 2026 dinegosiasikan melalui Board of Peace—badan yang dibentuk Trump untuk mengawasi rekonstruksi dan tata kelola pascaperang Gaza—bersama International Stabilization Force (ISF), berdasarkan peta jalan 15 poin untuk fase kedua gencatan senjata. Hamas disebut menerima dokumen tersebut secara formal.

Namun, alih-alih diikuti de-eskalasi, periode berikutnya justru diwarnai lonjakan serangan ke wilayah Gaza. Juru bicara kantor Netanyahu, Doron Spielman, menyatakan pasukan Israel tidak akan mundur sebelum pelucutan total senjata Hamas tercapai. Menurut laporan media Israel, prasyarat yang diajukan mencakup tuntutan agar senjata diserahkan kepada negara Barat dan tidak ada entitas Palestina yang dilibatkan dalam proses pelucutan.

Analis politik Palestina di Gaza, Eyad al-Qarra, menilai prasyarat tersebut pada praktiknya akan berarti pendudukan penuh karena komite administratif Palestina tidak dapat bekerja tanpa akses alat berat, perbatasan, dan kendali wilayah. Ia menyebut “kebebasan bertindak militer Israel di Gaza” pada praktiknya setara dengan pendudukan penuh.

Pemilu 27 Oktober dan dugaan kalkulasi politik

Pemilu Israel dijadwalkan pada 27 Oktober 2026, tanggal terakhir yang diizinkan undang-undang setelah koalisi Netanyahu memilih menyelesaikan masa jabatan penuh. Ini disebut akan menjadi pemilu pertama sejak 1988 yang digelar setelah masa jabatan penuh empat tahun, dan pertama kalinya sejak 1973 sebuah pemerintahan Israel menuntaskan masa jabatan penuh.

Sejumlah jajak pendapat terbaru disebut menunjukkan koalisi Netanyahu berpotensi kehilangan mayoritas parlemen jika pemilu digelar saat ini. Dalam kerangka itu, beberapa pengamat memandang kebijakan terkait Gaza memiliki konsekuensi elektoral langsung.

Mtanes Shehadeh, pengamat urusan Israel, menilai pemerintah Netanyahu memperlakukan kesepakatan Gaza sebagai manuver taktis: melanjutkan pengepungan sambil menghambat kemajuan fase kedua tanpa menyatakan penolakan secara terbuka. Analis lain, Ahmed al-Hila, menambahkan koalisi pemerintah memandang penerimaan penuh peta jalan sebagai kerugian elektoral karena dianggap dapat mengakui hak perlawanan Palestina, mencegah pemindahan penduduk, dan membuka jalan rekonstruksi—hal-hal yang disebut tidak populer di basis pemilih sayap kanan Israel.

Meski demikian, terdapat penjelasan lain yang juga relevan, yakni alasan keamanan. Pemerintah Israel berulang kali menyuarakan kekhawatiran Hamas dapat membangun kembali kapasitas militernya. Dalam konteks itu, serangan 7 Oktober 2023—yang disebut menewaskan lebih dari 1.200 orang di Israel dan menyebabkan 251 orang disandera—kerap dijadikan rujukan. Dalam pembacaan ini, motif elektoral dan motif keamanan dapat berjalan beriringan.

“Garis Kuning”, 52 persen wilayah, dan mekanisme verifikasi

Secara faktual, militer Israel menolak mundur dari area yang disebut “Garis Kuning”, yang dilaporkan mencakup sekitar 52 persen luas Jalur Gaza. Padahal, peta jalan menuntut pemberdayaan administrasi teknokratis Palestina yang independen untuk mengelola urusan sipil dan rekonstruksi.

Israel juga mengajukan keberatan formal terhadap keterlibatan Qatar dan Turki dalam mekanisme verifikasi peta jalan. Al-Qarra menafsirkan langkah itu sebagai upaya mengurangi bobot diplomatik regional Palestina. Namun, tafsir tersebut merupakan penilaian analis, sementara pemerintah Israel menyampaikan keberatannya dalam kerangka “kekhawatiran keamanan yang serius”.

Situasi ini, menurut al-Hila, membuat periode negosiasi 14 hari untuk protokol implementasi praktis membeku.

Tekanan di kubu Hamas dan risiko perpecahan internal

Dari sisi Palestina, negosiator Hamas Ghazi Hamad menyatakan kelompoknya tidak akan menjalankan pelucutan senjata kecuali Israel terlebih dahulu memenuhi kewajibannya, yakni menghentikan serangan dan menarik pasukan. Ini menggambarkan kebuntuan timbal balik: masing-masing pihak menunggu langkah pertama dari lawan, sementara keduanya memiliki insentif domestik untuk tidak terlihat menyerah.

Al-Qarra juga mengakui adanya risiko internal di kubu Palestina. Sebagian faksi disebut bersikeras mempertahankan konsep “perlawanan” dan menolak pelucutan total, sekalipun ada yang bersedia membatasi senjata di bawah pengawasan internasional demi menghentikan perang. Ia memperingatkan agar faksi-faksi Palestina tidak memberi alasan bagi Israel untuk membangun narasi bahwa kedua pihak sama-sama bertanggung jawab atas kegagalan kesepakatan.

Peran Washington dipertanyakan

Utusan utama Board of Peace, Nickolay Mladenov, mengecam eskalasi militer melalui media sosial X tanpa menyebut Israel sebagai pelaku serangan. Pilihan bahasa ini dinilai mencolok karena data yang tersedia menunjukkan mayoritas serangan sejak gencatan senjata dilakukan oleh pihak Israel. Trump sendiri menyebut penerimaan Hamas atas kesepakatan sebagai “langkah monumental”, sementara pola serangan di lapangan tidak selaras dengan optimisme tersebut.

Al-Qarra menilai isu utamanya bukan sekadar kepercayaan, melainkan kemampuan “menetralkan” Amerika Serikat agar tidak sepenuhnya menjadi mitra Israel. Namun, tuduhan bias AS juga memiliki keterbatasan: tanpa tekanan Washington, peta jalan 15 poin dan kesepakatan pelucutan senjata disebut kemungkinan tidak akan pernah ada. Dalam isu ini, AS dinilai tetap menjadi aktor luar dengan pengaruh paling nyata terhadap Israel, meski penggunaannya dianggap tidak konsisten.

Angka korban dan catatan atribusi

Angka korban di Gaza terus diperbarui dan perlu dibaca dengan atribusi yang jelas. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sebagaimana dilaporkan Klaster Kesehatan PBB dan dikutip dalam Laporan Situasi UNRWA per 12 Juli 2026, tercatat 73.231 warga Palestina tewas dan 173.686 terluka sejak 7 Oktober 2023. Angka ini berasal dari otoritas Gaza dan belum sepenuhnya diverifikasi independen, meski secara konsisten dirujuk badan-badan PBB.

Untuk periode sejak gencatan senjata 10 Oktober 2025, angka korban jiwa bervariasi tergantung tanggal pelaporan: UNRWA mencatat 1.084 korban jiwa hingga 8 Juli 2026, OCHA mencatat 1.180 korban jiwa hingga 22 Juli, dan laporan Al Jazeera per 1 Agustus 2026 menyebut jumlahnya telah melampaui 1.200 orang. Di sisi lain, militer Israel mencatat sekitar 465 tentaranya tewas dan hampir 2.918 terluka di Gaza dari awal invasi darat Oktober 2023 hingga pertengahan 2025.

Pemilu, polarisasi, dan pertanyaan yang belum terjawab

Pemilu 2026 berlangsung di tengah polarisasi domestik Israel. Chatham House mencatat partai-partai oposisi tetap menolak berkoalisi dengan Netanyahu, yang pada awalnya terkait statusnya sebagai terdakwa dalam tiga kasus korupsi dan belakangan diperkuat oleh penolakan terhadap cara pemerintahannya merespons peristiwa 7 Oktober 2023 dan dampaknya.

Apakah pola penundaan keputusan besar akan berulang hingga pemilu, atau justru ada perubahan arah kebijakan, masih menjadi pertanyaan terbuka. Yang terlihat sejauh ini adalah dua “kalender” yang berjalan bersamaan: kalender diplomatik yang dihitung dalam periode negosiasi dari hari ke hari, serta kalender elektoral yang bergerak menuju 27 Oktober. Bagi warga di Gaza—di Khan Younis, Deir el-Balah, dan Gaza City—kedua kalender itu kerap terasa jauh, sementara serangan yang berlanjut tetap menjadi kenyataan paling dekat.