Jakarta — Selama dua periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusung sejumlah janji politik dan program yang dinilai ambisius. Sebagian kebijakan disebut telah berjalan, namun sejumlah isu lain masih menjadi sorotan publik dan pengamat karena realisasinya dipertanyakan atau dinilai tidak sesuai harapan.
Berikut sepuluh isu yang kerap disorot masyarakat dan media sebagai indikator janji yang dinilai menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya.
1. Janji tidak impor pangan
Pemerintah beberapa kali melakukan impor komoditas seperti beras, garam, gula, dan kedelai. Langkah ini dinilai bertentangan dengan target swasembada yang kerap disampaikan.
2. Target 10 juta lapangan kerja
Berbagai program padat karya telah digulirkan. Namun, target penciptaan 10 juta lapangan kerja dinilai belum sepenuhnya tercapai, terutama di tengah dampak pandemi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
3. Komitmen tidak bagi-bagi jabatan
Praktik pembagian kekuasaan disebut masih terjadi. Sorotan mengarah pada komposisi kabinet yang merangkul banyak partai politik.
4. Pertumbuhan ekonomi 8 persen
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen belum tercapai. Perekonomian bahkan sempat mengalami kontraksi saat pandemi.
5. Penguatan KPK
Revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan independensi lembaga antirasuah ini mendapat kritik luas dari berbagai kalangan.
6. Janji menghentikan utang luar negeri
Dalam praktiknya, utang pemerintah terus bertambah. Penambahan utang disebut terkait kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur serta pemulihan ekonomi.
7. Rencana bank tani dan cetak lahan 3 juta hektar
Program pembentukan bank tani dan rencana pencetakan lahan seluas 3 juta hektar disebut tidak terdengar progresnya dalam beberapa tahun terakhir.
8. Mobil nasional (Esemka)
Mobil Esemka sempat digadang sebagai kebanggaan lokal. Namun hingga kini, keberadaannya dinilai belum terlihat nyata bersaing di pasar otomotif nasional.
9. Harga listrik murah dan tidak naik BBM
Selama masa pemerintahan Jokowi, penyesuaian tarif listrik dan kenaikan harga BBM beberapa kali terjadi, sehingga memicu kritik terkait konsistensi janji.
10. Pertumbuhan ekonomi meroket pasca IKN
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disebut belum menunjukkan dampak langsung terhadap ekonomi daerah maupun nasional.
Sepuluh isu tersebut terus menjadi bahan perdebatan di ruang publik. Di satu sisi, pemerintah menekankan kebutuhan kebijakan yang menyesuaikan kondisi ekonomi dan situasi yang berubah, sementara di sisi lain kritik publik menguat ketika target yang pernah disampaikan dinilai belum berwujud sesuai ekspektasi.
