Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Agustinus R Kambuaya mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menjadikan investasi perkebunan kelapa sawit sebagai “alat tukar” atau kompensasi atas alokasi anggaran pembangunan di Tanah Papua. Ia menegaskan pembangunan Papua merupakan kewajiban negara, bukan sesuatu yang harus dibayar dengan pengorbanan hutan dan tanah adat masyarakat.
Menurut Kambuaya, anggaran untuk Papua, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus), adalah hak konstitusional masyarakat Papua. Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk afirmasi pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa anggaran untuk Papua harus dibayar dengan membuka izin sawit besar-besaran. Ini keliru. Anggaran itu kewajiban negara, bukan barter dengan hutan dan tanah adat,” ujarnya pada Sabtu (24/1/2026).
Ia menilai ekspansi sawit yang tidak terkendali berpotensi memicu konflik agraria, perampasan tanah ulayat, kerusakan lingkungan, hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat adat. Kondisi tersebut, kata dia, bertolak belakang dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
“Kalau hutan hilang, sungai rusak, dan masyarakat adat terusir dari tanahnya, lalu apa arti pembangunan itu? Kita tidak ingin kesejahteran dibayar dengan penderitaan rakyat,” tegasnya.
Kambuaya juga meminta pemerintah pusat dan daerah lebih selektif dalam memberikan izin investasi perkebunan sawit di Papua. Ia mendorong agar pembangunan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, pertanian rakyat, perikanan, serta usaha berbasis kearifan lokal.
Selain itu, ia mengingatkan agar setiap kebijakan investasi wajib melalui persetujuan masyarakat adat atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC), serta memperhatikan aspek lingkungan hidup.
“Kita mendukung investasi, tetapi harus adil dan berpihak pada rakyat. Jangan sampai Papua hanya dijadikan lumbung lahan bagi korporasi besar, sementara masyarakatnya tetap miskin,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Kambuaya berharap Presiden memastikan kebijakan pembangunan Papua benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan bisnis semata. “Papua butuh keadilan, bukan barter sawit dengan anggaran,” pungkasnya.
