Pasar properti diproyeksikan memasuki fase perubahan baru pada 2026 seiring berlakunya sejumlah undang-undang, resolusi, dan dekrit penting secara bersamaan. Sejumlah pelaku usaha menilai rangkaian kebijakan tersebut akan mendorong pasar bergerak ke arah yang lebih transparan, tertib, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Dat Xanh Vietnam Utara, Vu Cuong Quyet, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir pasar properti di Hanoi dan Kota Ho Chi Minh mengalami kekurangan pasokan, terutama di kawasan pusat. Kondisi itu, menurutnya, ikut mendorong kenaikan harga rumah.
Quyet menyebut pemerintah mengarahkan kebijakan untuk menyejukkan harga properti dengan fokus meningkatkan pasokan, khususnya dari segmen perumahan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia memperkirakan pada 2026 banyak proyek perumahan sosial, perumahan pekerja, serta hunian untuk petugas polisi dan tentara akan mulai dibangun. Tambahan pasokan ini diharapkan membantu menstabilkan harga dan menahan laju kenaikan yang terlalu cepat.
Selain faktor pasokan, Quyet juga menyoroti penerapan daftar harga tanah baru mulai 2026. Skema ini disusun berdasarkan luas, lokasi, dan jenis tanah, serta dinilai lebih mendekati harga transaksi pasar. Dari sisi pengelolaan, ia menilai mekanisme tersebut dapat meningkatkan efektivitas manajemen pertanahan sekaligus menciptakan rasa keadilan yang lebih besar dalam kompensasi dan pembebasan lahan.
Dengan kebijakan yang telah berjalan dan rencana kebijakan untuk lima tahun ke depan, Quyet menyatakan keyakinannya bahwa pasar properti akan bergerak menuju kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Dewan Direksi Van Khang Phat Group (Khang Land), Nguyen Vu Cao. Ia menilai 2026 akan menjadi tahun penting karena berbagai kebijakan yang diterbitkan pada 2025 mulai berlaku secara serentak, sehingga dampaknya terhadap pasar akan lebih terasa.
Cao menilai kebijakan baru berpotensi memperkuat transparansi dan membentuk lingkungan pasar yang lebih sehat. Ia mencontohkan Keputusan Nomor 357 tentang sistem informasi dan basis data untuk perumahan dan pasar properti, yang disebutnya sebagai langkah maju untuk meningkatkan keterbukaan informasi.
Menurut Cao, ketika data pasar distandarisasi dan diperbarui secara menyeluruh, ruang bagi spekulasi dan manipulasi harga dapat berangsur terkendali. Ia juga menilai basis data yang lebih komprehensif akan membantu otoritas mengelola pasar secara lebih proaktif, sehingga risiko gelembung spekulatif dan risiko bagi investor dapat diminimalkan.
Di sisi lain, Cao menyoroti penerapan daftar harga tanah sesuai Undang-Undang Pertanahan 2024 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dan menggantikan mekanisme lama. Ia menilai kebijakan ini akan mendekatkan harga tanah dengan harga pasar, tetapi berpotensi meningkatkan biaya penggunaan lahan, pajak, dan biaya terkait lainnya. Dampaknya, biaya pengembangan proyek dapat naik dan memicu kenaikan terbatas pada komponen biaya input real estat.
Meski begitu, Cao menilai kebijakan tersebut dapat memastikan penerimaan anggaran yang lebih adil, mencerminkan nilai tanah secara lebih akurat, serta mengurangi praktik “penetapan harga ganda” yang dinilai menghambat pengelolaan dan pengembangan.
Dalam segmen perumahan sosial, Cao menilai Resolusi No. 201 Majelis Nasional tentang uji coba sejumlah mekanisme dan kebijakan khusus untuk pengembangan perumahan sosial, bersama Keputusan 302 tentang dana perumahan nasional, dapat menjadi pendorong penting bagi pengembangan hunian terjangkau. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga membantu menyeimbangkan pasar ketika pasokan terlalu terkonsentrasi pada segmen kelas atas. Ia menilai insentif modal dan lahan dapat memperluas peluang pelaku usaha untuk berpartisipasi di segmen tersebut.
Cao juga menyinggung Resolusi 254 yang memungkinkan Negara mengambil alih lahan dan mengalokasikannya kepada investor setelah tercapai kesepakatan dengan setidaknya 75% pengguna lahan. Ia menilai kebijakan ini dapat membantu mengatasi hambatan pembebasan lahan, mempercepat pelaksanaan proyek perkotaan dan infrastruktur, serta mengurangi jumlah proyek yang terhenti.
Secara keseluruhan, Cao menilai 2026 akan menjadi periode transformasi pasar properti menuju profesionalisme, transparansi, dan keberlanjutan yang lebih besar, seiring penguatan regulasi. Ia juga mengapresiasi peran pemerintah dalam pengelolaan pasar belakangan ini, dengan kebijakan makro dan mikro serta sistem hukum yang dinilainya mulai menunjukkan dampak yang lebih jelas.
