JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memaparkan empat pilar yang dinilainya menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan publik yang baik. Hal itu disampaikan dalam FGD Regulasi dan Pelatihan Pembuatan Policy Brief yang diselenggarakan Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPP PKS, Ahad (17/5/2026).

Dalam sambutannya, Kholid mengatakan ia merangkum setidaknya ada empat pilar yang dapat menjadi dasar lahirnya kebijakan publik. Pilar pertama, menurutnya, adalah value-based policy atau kebijakan berbasis nilai. Pilar ini dipandang sebagai penentu benar atau salah sekaligus kompas moral untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan nilai yang dianut.

Pilar kedua adalah rules-based policy, yakni kebijakan yang berpijak pada aturan dan kerangka hukum. Kholid menyebut peraturan perundang-undangan serta AD/ART partai sebagai koridor dalam menyusun kebijakan publik.

Pilar ketiga, lanjut Kholid, adalah rationality-based policy. Ia menekankan kebijakan publik harus rasional dengan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya. Menurutnya, kebijakan tidak selalu dapat memuaskan semua pihak, tetapi tetap perlu memilih opsi yang manfaatnya lebih besar dibanding mudharatnya.

Pilar keempat adalah electoral-based policy. Kholid menambahkan, sebagai partai politik, dibutuhkan kebijakan yang dapat menarik dukungan masyarakat.

Kholid juga menilai pelatihan tersebut penting untuk mendorong salah satu fungsi partai politik sebagai pembuat kebijakan (policy maker). Ia menyebut kegiatan itu sekaligus menjadi upaya membangun tradisi collective genius sebagaimana arahan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf.

Menutup sambutannya, Kholid berharap pelatihan itu dapat menguatkan kapasitas peserta dan menjadi ruang berbagi pengetahuan. Ia juga menegaskan pentingnya tidak berpuas diri pada pandangan pribadi.