Sekjen DPD RI Tekankan Efisiensi Anggaran dan Transparansi pada Apel Halalbihalal ASN

Sekjen DPD RI Tekankan Efisiensi Anggaran dan Transparansi pada Apel Halalbihalal ASN

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mohammad Iqbal menggelar halalbihalal yang dikemas dalam apel pagi perdana setelah libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Di hadapan 1.464 pegawai, ia menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan legislasi yang padat pada sisa masa sidang tahun ini.

Apel pagi berlangsung di Lapangan Parkir DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3), bertepatan dengan 10 Syawal 1447 H. Kegiatan itu sekaligus menandai kembalinya aktivitas perkantoran setelah libur nasional dan cuti bersama selama 16 hari kalender. Iqbal mengibaratkan apel tersebut sebagai sarana penyelarasan visi untuk mengecek kesiapan organisasi sebelum menjalankan misi negara.

“Apel pagi ini lebih dari sekadar upacara fisik. Ini adalah pengecekan kesiapan 1.464 SDM di bawah tanggung jawab saya. Kita harus memastikan organisasi siap menjalankan tugas sebelum memasuki masa reses mendatang,” ujar Iqbal.

Dalam arahannya, Iqbal menyampaikan tiga instruksi utama bagi seluruh jajaran. Pertama, percepatan kinerja pada masa persidangan IV mengingat waktu yang singkat sebelum memasuki masa reses. Ia menegaskan tidak boleh ada penundaan dalam agenda inti tugas DPD RI, baik pada fungsi legislasi, pengawasan, maupun pertimbangan.

“Tidak ada ruang untuk lambat atau salah. Semua harus tepat waktu, tepat regulasi, tepat target, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan transparansi anggaran,” tegasnya.

Kedua, ia meminta penguatan soliditas serta penghapusan ego sektoral di seluruh unit kerja, baik pusat maupun daerah, agar dapat bekerja selaras. Menurutnya, pelemahan di satu unit akan berdampak pada keseluruhan sistem.

“Soliditas antarkantor menjadi kunci kekuatan institusi dalam menghadapi dinamika politik,” katanya.

Ketiga, Iqbal berpesan agar jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI mampu beradaptasi terhadap dinamika geopolitik dan perkembangan teknologi global. Ia juga mengingatkan kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan, mulai dari efisiensi anggaran hingga penerapan skema kerja dari rumah.