Anggota DPR RI Samuel Wattimena meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membuka data secara transparan terkait sebaran program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata. Ia menekankan, lokasi pelaksanaan setiap program harus jelas agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.
Permintaan itu disampaikan Samuel dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata, yang membahas evaluasi kinerja dan serapan anggaran semester I tahun 2026. Dalam forum tersebut, politisi PDI Perjuangan itu mengajukan sejumlah pertanyaan teknis yang dinilainya penting bagi konstituen di daerah.
Selain program peningkatan SDM, Samuel menyoroti program pengembangan desa wisata serta peningkatan keselamatan berwisata yang dinilainya strategis bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Ia mempertanyakan rincian lokasi pelaksanaan program, termasuk klaim capaian lima lokasi yang tercantum dalam laporan kementerian.
“Ini merupakan program dari Kementerian Pariwisata yang sangat baik dan sangat terkait dengan kami di konstituen masing-masing. Pertanyaannya, persisnya di mana lokasi dari pengembangan desa wisata dan peningkatan keselamatan berwisata tersebut?” ujar Samuel.
Samuel juga mempertanyakan mekanisme pengajuan tugas pembantuan untuk 38 provinsi yang tercantum pada rencana dan realisasi anggaran. Ia meminta Kemenpar memberikan panduan yang jelas mengenai alur birokrasi agar pemerintah daerah dapat mengakses dukungan anggaran tersebut dengan lebih mudah.
Sorotan lain diarahkan pada implementasi insentif sektor pariwisata, terutama kebijakan diskon transportasi publik dan tarif tol menjelang libur sekolah. Samuel menekankan pentingnya pemerataan akses insentif agar tidak terpusat di kota-kota besar dan dapat menjangkau pelaku wisata di berbagai daerah.
Menanggapi pertanyaan mengenai mekanisme penghargaan (awarding) desa wisata, perwakilan kedeputian Kemenpar Ni Made Ayu Marthini menjelaskan bahwa prosesnya berbasis pendaftaran terbuka. Menurutnya, seluruh desa wisata di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri secara mandiri melalui platform yang disediakan.
“Sistemnya pendaftaran. Teman-teman dari desa wisata akan mendaftarkan diri, kemudian ada panitia yang akan melakukan seleksi berdasarkan sejumlah kategori, mulai dari desa rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri,” kata Ni Made di hadapan pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI.
Kemenpar juga memaparkan bahwa program penghargaan tersebut terintegrasi dengan pendampingan berkelanjutan pada tahun berikutnya. Sebagai contoh, desa wisata yang memenangkan penghargaan pada 2025 disebut tengah menjalani pendampingan intensif sepanjang tahun anggaran 2026.
Di akhir rapat, Samuel menegaskan fungsi pengawasan yang dilakukannya bertujuan memastikan akuntabilitas Kemenpar. Ia berharap anggaran negara dapat terdistribusi merata dan transparan serta mampu mendorong pergerakan ekonomi kreatif di tingkat daerah.
