Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah untuk mengevaluasi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan respons terhadap keresahan dan aspirasi publik.
Menurut Fernando, evaluasi tersebut menjadi upaya konkret untuk menjawab keluhan masyarakat, terutama terkait besarnya tunjangan penyelenggara negara yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini.
“Arahan Mendagri Tito Karnavian harus segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah. Ini merupakan respons atas kemarahan publik yang sempat memuncak akibat tingginya tunjangan DPR,” kata Fernando dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menilai langkah itu juga tepat untuk mendorong kepala daerah dan DPRD lebih peka terhadap aspirasi publik, di tengah sorotan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara negara.
Fernando menyebut Tito menunjukkan pemahaman terhadap keresahan publik dan mampu memetakan isu tersebut hingga ke tingkat pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai arahan itu penting agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat parsial.
“Tito tidak hanya melihat masalah dari permukaan, tetapi juga menelusuri sampai ke Pemda dan DPRD. Ini penting agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat parsial,” ujarnya.
Meski arahan tersebut berpotensi dianggap memasuki ranah legislatif, Fernando menegaskan tunjangan DPRD dibebankan pada anggaran daerah. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Fernando juga menyoroti bahwa meskipun legislatif memiliki kewenangan dalam fungsi anggaran, pembahasan tetap dilakukan bersama pihak eksekutif. Karena itu, ia berpendapat DPRD semestinya dapat proaktif mengevaluasi tunjangannya meski tanpa arahan dari Mendagri.
Lebih lanjut, Fernando berharap arahan tersebut dipahami secara serius oleh partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD. Menurutnya, partai politik berperan penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran di parlemen daerah.
“Parpol harus lebih peka. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, langkah mengevaluasi tunjangan bisa meredam kemarahan publik terhadap partai politik itu sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi pemerintah perlu menjadi inisiator evaluasi ini, menyusul langkah DPR pusat yang juga melakukan evaluasi terhadap tunjangan anggotanya.
“Seharusnya partai-partai besar seperti Gerindra mengambil langkah awal untuk memberi arahan kepada seluruh kadernya di DPRD agar melakukan evaluasi tunjangan,” katanya.
Fernando berpendapat, jika pimpinan partai sejalan dengan arahan Mendagri, maka anggota DPRD sebagai kader partai akan mengikuti. Ia menilai hal itu sekaligus dapat membantu memulihkan citra partai politik yang tengah mendapat sentimen negatif dari masyarakat.
“Kalau pimpinan partai sudah bicara, para kader pasti akan patuh,” tutur Fernando.
