BANDUNG — Ketua Pusat Studi Media Digital dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung, Roni Tabroni, menegaskan jurnalisme filantropi idealnya berfokus pada isu-isu lokal di suatu wilayah atau dikembangkan berdasarkan tema tertentu, seperti lingkungan, politik, pendidikan, maupun ideologi.
Pernyataan itu disampaikan Roni dalam diskusi buku Jurnalisme Filantropi: Media dan Visi Kesejahteraan yang digelar di Kampus UM Bandung, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 752, Selasa (12/05/2026).
Roni yang juga dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UM Bandung mendorong agar konsep jurnalisme filantropi tidak hanya kuat secara keilmuan, tetapi juga selaras dengan praktik operasional di lapangan. Menurutnya, ada tantangan untuk mempertemukan kerangka akademik dengan dinamika praktik media yang terus berkembang.
Ia mencontohkan perjalanan media Republika yang pada awalnya dideklarasikan mengusung semangat jurnalisme filantropi. Namun, dalam perkembangannya, menurut Roni, di bawah gagasan Parni Hadi (eks Pemred Republika), semangat tersebut bergerak ke arah jurnalisme profetik. “Spirit yang dibawa profetik, tetapi praktiknya filantropis,” ujarnya.
Roni juga menjelaskan bahwa pemaknaan jurnalisme filantropi di Indonesia berbeda dengan di luar negeri. Di Indonesia, istilah ini lebih banyak dipahami sebagai kegiatan filantropi yang diberitakan media. Sementara di negara lain, jurnalisme filantropi lebih dimaknai sebagai aktivitas jurnalistik yang bersifat nirlaba atau non-profit.
Dalam paparannya, Roni menyinggung sejumlah media yang dinilai memiliki semangat filantropi, antara lain The Guardian, Project Multatuli, Remotivi, dan Mongabay.
Menurut dia, saat ini terdapat dua realitas besar yang saling bertemu. Pertama, dunia jurnalisme di Indonesia berada di persimpangan akibat berbagai tantangan industri media. Kedua, Indonesia selama tujuh tahun berturut-turut tercatat sebagai negara paling dermawan di dunia.
Roni menekankan bahwa keberpihakan dalam jurnalisme tidak dapat dihindari. Namun, keberpihakan itu, kata dia, harus diarahkan pada kebenaran dan kepentingan publik. “Seorang jurnalis harus berpihak pada kebenaran dan publik. Objektivitas pun pada dasarnya selalu memiliki dimensi politis karena setiap narasi memiliki arah tertentu,” jelasnya.
Ia turut memaparkan tahapan liputan terstruktur dalam jurnalisme filantropi, mulai dari identifikasi masalah, aktivitas filantropi, hingga hasil perubahan yang dihasilkan. Sementara metode yang digunakan mencakup penyampaian informasi, pembangunan empati, serta mendorong aksi nyata dari masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, penanggap pertama Arief Permadi menilai ke depan perlu ada penyusunan kode etik khusus jurnalisme filantropi. Ia juga mendorong pembakuan konsep dan model bisnis agar praktiknya memiliki standar yang jelas.
Adapun penanggap kedua sekaligus CEO Relawan Nusantara, Herlan Wilandari, menyoroti realitas praktik di lapangan. Menurutnya, pelaku kegiatan filantropi kerap tidak terlalu memperhatikan tinjauan teoretis dalam proses peliputan.
Herlan menambahkan, narasi yang muncul di lapangan kerap dianggap menjual kesedihan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut merupakan realitas yang terjadi di masyarakat.
Ia juga menilai perkembangan citizen journalism atau jurnalisme warga menjadi faktor penting yang mendukung aktivitas filantropi. Kehadiran masyarakat yang mendokumentasikan kondisi lapangan dan menyebarkannya kepada publik dinilai memudahkan gerakan filantropi menjangkau perhatian masyarakat luas.
