Isu restitusi pajak kembali menjadi sorotan dalam diskursus fiskal Indonesia setelah nilainya tercatat melonjak sepanjang 2025. Kementerian Keuangan mencatat restitusi mencapai Rp361,2 triliun, naik 35,9% dibandingkan 2024 yang sebesar Rp265,7 triliun. Kenaikan ini terutama berasal dari restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri.
Lonjakan tersebut memunculkan kekhawatiran karena terjadi di tengah melemahnya penerimaan pajak neto dan melebaranya shortfall penerimaan negara. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program pembangunan.
Di sisi lain, restitusi pajak juga menjadi perhatian pelaku usaha. Mekanisme yang semestinya berfungsi sebagai instrumen keadilan bagi wajib pajak dinilai masih memunculkan pertanyaan terkait transparansi, efisiensi, dan dampaknya terhadap arus kas perusahaan.
Bagi dunia usaha—terutama sektor ekspor dan industri besar—restitusi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Pengembalian kelebihan bayar pajak dipandang penting untuk menjaga likuiditas, membiayai operasional, dan mempertahankan daya saing. Ketika proses restitusi berjalan lancar, perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk menyusun rencana investasi jangka panjang. Namun ketika prosedur dinilai berbelit atau pencairan tertunda, dampaknya dapat langsung terasa pada cash flow dan berpotensi menghambat ekspansi.
Lonjakan restitusi pada 2025 juga disebut menambah ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Perubahan kebijakan serta proses verifikasi yang dinilai belum sepenuhnya transparan membuat sebagian perusahaan mempertanyakan kepastian waktu pengembalian. Situasi ini dapat memengaruhi perencanaan bisnis jangka panjang karena perusahaan perlu menyiapkan skenario cadangan apabila restitusi tidak cair sesuai harapan.
Sejumlah kritik juga mengemuka terkait prosedur yang dianggap masih membuka ruang praktik suap. Kekhawatiran tersebut menguat karena restitusi dapat menjadi titik rawan ketika prosesnya memerlukan verifikasi dan interaksi administratif yang panjang. Dalam kondisi seperti itu, kepercayaan terhadap birokrasi pajak dapat terkikis jika muncul persepsi bahwa pengurusan hanya bisa dipercepat melalui jalur tidak resmi.
Kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Banjarmasin pada Februari 2026 menjadi salah satu contoh yang memperkuat sorotan terhadap risiko korupsi dalam restitusi. Dalam kasus itu, pejabat pajak diduga menerima suap Rp1,5 miliar untuk memperlancar restitusi PPN senilai Rp48,3 miliar. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya celah dalam proses verifikasi yang dapat dimanfaatkan untuk praktik “uang pelicin”.
KPK juga menegaskan bahwa restitusi kerap dijadikan komoditas suap, yakni transaksi ilegal untuk mempercepat pengembalian. Modus yang disebut muncul antara lain “uang apresiasi” agar permohonan berjalan tanpa hambatan, terutama pada sektor dengan nilai restitusi besar seperti perkebunan dan ekspor. Kekhawatiran turut bertambah dengan adanya isu pejabat pajak yang merangkap jabatan di banyak perusahaan, yang dinilai dapat memunculkan konflik kepentingan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan.
Dampak dari persoalan integritas ini tidak hanya berpengaruh pada penerimaan negara, tetapi juga pada iklim investasi. Dunia usaha yang membutuhkan kepastian dapat menghadapi risiko ketidakadilan dan biaya tambahan jika praktik korupsi terjadi. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan terhadap sistem dapat mengganggu hubungan antara pelaku usaha dan pemerintah.
Dalam konteks itu, penguatan transparansi dan pengawasan menjadi pekerjaan rumah yang kerap disorot. Sejumlah langkah yang dinilai perlu didorong antara lain penyederhanaan prosedur, digitalisasi penuh untuk meminimalkan interaksi tatap muka yang rawan suap, serta penguatan pengawasan berbasis teknologi seperti data analitik dan audit otomatis untuk mendeteksi anomali sejak dini.
Selain itu, kepastian waktu pencairan restitusi juga menjadi tuntutan penting agar perusahaan dapat merencanakan arus kas dengan lebih terukur. Transparansi melalui publikasi laporan restitusi berkala dinilai dapat membantu menilai konsistensi kebijakan secara terbuka. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum pajak maupun pihak swasta yang terlibat suap juga dipandang penting sebagai sinyal bahwa integritas sistem dijaga.
Di tengah kebutuhan reformasi tersebut, Kementerian Keuangan telah menghadirkan Core Tax Administration System (Coretax), yakni sistem inti administrasi perpajakan terintegrasi yang menggantikan 19 sistem lama menjadi satu platform digital. Sistem ini diharapkan dapat menyederhanakan proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat pengawasan. Meski begitu, implementasinya disebut masih perlu terus disempurnakan agar efektif dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha.
Pada akhirnya, isu restitusi pajak tidak hanya menyangkut aspek teknis fiskal, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha. Lonjakan nilai restitusi yang terjadi belakangan, disertai mencuatnya kasus korupsi, memperlihatkan adanya celah yang masih harus dibenahi. Reformasi mekanisme restitusi—agar lebih sederhana, transparan, dan konsisten—dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan restitusi pada tujuan awalnya sebagai instrumen keadilan fiskal yang mendukung iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
